SuaraJatim.id - Pemerintah Kota Surabaya diminta untuk mempertimbangkan kembali aturan karantina bagi atlet dan ofisial saat pulang dari PON XX Papua 2021.
Peraturan Pemkot Surabaya soal karantina peserta PON Papua itu tertuang melalui surat Nomor: 443.2/13174/436.8.4/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Surabaya.
Pemkot Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat meminta kepada seluruh atlet dan/atau ofisial yang memiliki KTP dan/atau berdomisili di Surabaya wajib melaksanakan karantina di tempat yang difasilitasi oleh pemkot setibanya dari mengikuti PON XX di Papua.
Karantina dilaksanakan selama lima hari, serta dilakukan tes usap pada hari keempat di tempat karantina.
Baca Juga:269 Personel TNI - Polri Amankan Pembukaan Tinju PON Papua
"Kebijakan ini perlu dipertimbangkan karena sebelum berangkat ke Papua atlet sudah tes usap PCR. Lalu, ketika di Papua dilakukan antigen sebelum bertanding, serta menjelang kepulangan juga PCR," ujar Ketua Satgas Kontingen Jatim untuk PON XX Papua Muhammad Nabil, mengutip dari Antara, Selasa (5/10/2021).
Ia melanjutkan, ketika KONI Jatim menggelar Puslatda New Normal (PNN) pada September 2020, para atlet juga menjalani karantina serta tes usap PCR secara berkala.
Menurut Nabil, kebijakan ini akan menjadi sensitif dan membuat tersinggung pihak lain karena hanya Pemkot Surabaya yang mengeluarkan aturan seperti ini.
Nabil mempertanyakan mengapa hanya kepulangan warga dari Papua yang harus dikarantina, sementara kebijakan serupa tidak diberlakukan bagi warga Surabaya yang balik dari daerah lain.
"Yang dari Papua kalau tiba di daerah lain di Indonesia tidak pakai karantina," ucap Ketua Harian KONI Jatim tersebut.
Baca Juga:Pemkot Bontang Tak Ada Dana untuk Bonus Atlet PON, Basri: Nantilah Kita Lihat
Seandainya ada atlet positif COVID-19 saat di Papua, kata Nabil, juga sudah disiapkan tempat isolasi mandiri dan dipastikan tidak bisa pulang sampai hasil tes PCR-nya dinyatakan negatif.
"Dengan kerendahan hati, saya berharap aturan karantina ini dipertimbangkan lagi. Kebijakan ini dapat menimbulkan masalah baru antara Jawa Timur dan Papua," kata Nabil. (Antara)
