Dua Pejabat di Pemkab Probolinggo di Panggil KPK Jadi Saksi Kasus TPPU Puput Tantriana

Sebanyak 14 saksi dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif

Muhammad Taufiq
Jum'at, 25 Februari 2022 | 16:04 WIB
Dua Pejabat di Pemkab Probolinggo di Panggil KPK Jadi Saksi Kasus TPPU Puput Tantriana
Tersangka selaku Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/12/2021). [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww]

SuaraJatim.id - Sebanyak 14 saksi dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari.

Dari 14 saksi tersebut, dua di antaranya merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo, masing-masing adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono.

Sementara 12 saksi lainnya yakni Yuanita Darman selaku PNS, pensiunan bernama Tanto Walono, Anwar selaku wiraswasta dan Coco selaku penyelia pelayanan nasabah Bank Jatim Cabang Malang.

Kemudian Kartika Sari dari pihak swasta, Supoyo selaku wiraswasta, Nunung Qudratillah sebagai pemilik toko emas Nawawi. Demikian disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Baca Juga:Kisah Anak Yatim Piatu Kekurangan Gizi di Probolinggo

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, TPPU, dan gratifikasi untuk tersangka PTS," katanya seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/02/2022).

Saksi lain anggota Polri Bayu Widya Tantra, Tjondrosusilo dari pihak swasta, Yenni Kurniawan Hariwinarto selaku ibu rumah tangga, dan dua pegawai BUMN masing-masing Reinny Dwi Yuniwarti dan Kurnia Herawati. Mereka semua diperiksa di Polda Jatim.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya, yaitu Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

KPK juga telah menyita berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp50 miliar dalam dugaan TPPU Puput tersebut.

Adapun aset-aset yang telah disita sebagai berikut. Pertama, tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Kedua, tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga:Ketahuan Simpan Puluhan Kardus Berisi Minyak Goreng, Kasir Minimarket di Probolinggo Ini Berdalih Kiriman Baru Datang

Ketiga, satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan/Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Keempat, satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang sebelumnya juga menjerat dua orang itu sebagai tersangka.

Terkait kasus suap, Puput dan suaminya saat ini sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini