Mereka telah menghapus Kementerian Urusan Perempuan dan menggantinya dengan Kementerian Kebajikan yang bertugas menafsirkan dan menegakkan Islam versi kelompok tersebut di negara tersebut.
Para penguasa Islam itu telah melarang gadis-gadis melanjutkan pendidikan sekolah menengah di sebagian besar Afghanistan dan karyawan wanita kembali ke pekerjaan mereka di beberapa departemen pemerintah.
Wanita Afghanistan telah diperintahkan untuk menutupi sepenuhnya di depan umum, termasuk wajah mereka, dan tidak melakukan perjalanan jauh atau meninggalkan Afghanistan kecuali ditemani kerabat dekat pria.
Pembela hak asasi manusia mendesak Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya untuk menekan Taliban untuk membalikkan aturan baru mereka bagi perempuan jika mereka menginginkan legitimasi, rasa hormat, bantuan keuangan dan keringanan dari sanksi internasional.
Baca Juga:Klaim Banyak Mantan Pejabat Afghanistan Yang Ingin Pulang, Taliban: Akan Kami Sambut Baik
Heather Barr dengan Human Rights Watch menekankan dalam sebuah pernyataan hari Selasa bahwa selama hal-hal yang diinginkan Taliban, ada pengaruh yang dapat digunakan masyarakat internasional untuk menekan kelompok tersebut agar meninjau kembali kebijakan terkait hak asasi manusianya.
Apa yang terjadi sekarang di Afghanistan adalah krisis hak-hak perempuan paling serius di dunia saat ini, dan krisis hak-hak perempuan paling serius sejak 1996, ketika Taliban mengambil alih terakhir kali. "Tidak ada waktu untuk kalah, ”kata Barr.
Taliban menolak kritik atas keputusan terkait pemerintahan mereka sebagai tidak menghormati nilai-nilai agama dan budaya Afghanistan, bersikeras bahwa tindakan mereka benar-benar sejalan dengan Islam.
