Disampaikan Taufiq, pembekuan izin pesantren yang dinaungi MSAT ini tentunya memberikan dampak. Dengan dicabutnya izin operasional, maka seluruh kegiatan pendidikan di lembaga pesantren tersebut tidak diakui oleh Kemenag, yang menjadi payung bagi pondok pesantren.
"Aktivitas untuk pelayanan pesantren tidak diakui keberadaannya, termasuk pelayanan pendidikan yang program kesetaraan, paket itu juga tidak diakui," jelas Taufiq.
Ditanya hingga kapan izin operasional pesantren Majma'al Bharain Shiddiqiyyah, Ploso ini akan dibekukan, Taufiq mengaku belum mengetahui secara pasti. Saat ini pihak Kemenag masih mengkaji kebijakan tersebut akan diberlakukan hingga kapan.
"Dibekukannya, ya sampai dengan semuanya tidak timbul masalah, bisa lama karena tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Sekarang ini masih ditelaah oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren," kata Taufiq.
Baca Juga:Kekerasan Seksual di Pesantren Harus Cepat Ditangani
Untuk itu, Taufiq mengimbau kepada wali santri untuk memindahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan atau pesantren lain. Pihak Kemenag Jombang juga bakal memfasilitasi jika ada wali santri yang akan memindahkan anaknya ke pesantren lain di Jombang.
"Apabila nanti ada keinginan dari wali peserta didik untuk diarahkan ke pesantren lain ya kita fasilitasi, tetapi kalau memiliki pilihan lain yang lebih baik juga kita tidak masalah," ujarnya.
Kontributor : Zen Arivin
