SuaraJatim.id - Gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda Sri Lanka akibat terhantam krisis ekonomi dan politik. Bahkan massa menduduki istana kepresidenan dan kantor perdana menteri setempat.
Kendati demikian, pemerintah Indonesia telah memastikan bahwa tidak ada WNI yang terlibat maupun jadi korban aksi tersebut.
Berdasarkan data KBRI Kolombo, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang sebagian besar adalah pekerja migran di sektor pariwisata dan konstruksi.
“Semuanya dalam kondisi baik dan termonitor oleh KBRI. Secara umum WNI kita di sana kondisinya baik karena dijamin oleh perusahaan tempat mereka bekerja, baik dari sisi pangan, akomodasi, transportasi,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, Kamis (14/7/2022).
Baca Juga:Kabur dari Krisis Ekonomi Sri Lanka, Presiden Gotabaya Rajapaksa 'Ngumpet' di Singapura
Pihaknya mengimbau WNI di Sri Lanka membatasi aktivitas di luar.
“Kita meminta WNI agar membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung, menghindari kerumunan massa di tempat-tempat konsentrasi aksi unjuk rasa berlangsung, serta tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi unjuk rasa tersebut,” katanya.
Selain rutin menjalin komunikasi dengan para WNI, KBRI Kolombo sejak Juni lalu juga memberikan bantuan logistik kepada WNI yang paling rentan dan paling terdampak krisis di Sri Lanka.
“Sudah ada 13 orang di Kolombo dan tiga orang di luar Kota Kolombo yang mendapat bantuan dari KBRI,” kata Judha.
Meskipun kondisi WNI di Sri Lanka relatif aman, dia mengatakan pemerintah tetap menyiapkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi eskalasi kegawatdaruratan bagi WNI.
Baca Juga:Melarikan Diri saat Krisis Ekonomi, Presiden Sri Lanka Tiba di Singapura
WNI yang menghadapi masalah juga diimbau segera menghubungi KBRI Kolombo melalui sambungan langsung di nomor +94772773123.
Gelombang protes besar-besaran yang terjadi karena krisis ekonomi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan berujung pada kaburnya Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dari negara itu.
Setelah Rajapaksa melarikan diri ke Maladewa pada Rabu untuk meneruskan pelariannya ke negara Asia lain, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe juga dituntut mundur oleh rakyat.
Ketua parlemen mengatakan Rajapaksa telah menyetujui penunjukan Wickremesinghe sebagai presiden, berdasarkan pasal konstitusi yang mengatur kapan presiden dianggap tak mampu menjalankan tugasnya.
Pelarian sang presiden menandai akhir dari kekuasaan klan Rajapaksa yang telah mendominasi politik di negara Asia Selatan itu selama dua dasawarsa terakhir.
Protes-protes terhadap krisis ekonomi telah muncul berbulan-bulan dan mencapai puncaknya pekan lalu ketika ratusan ribu orang menduduki gedung-gedung penting pemerintah di Kolombo.
Mereka menyalahkan klan Rajapaksa dan sekutu mereka atas lonjakan inflasi, korupsi, serta kelangkaan bahan bakar dan obat-obatan. [Antara]
