SuaraJatim.id - Gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda Sri Lanka akibat terhantam krisis ekonomi dan politik. Bahkan massa menduduki istana kepresidenan dan kantor perdana menteri setempat.
Kendati demikian, pemerintah Indonesia telah memastikan bahwa tidak ada WNI yang terlibat maupun jadi korban aksi tersebut.
Berdasarkan data KBRI Kolombo, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang sebagian besar adalah pekerja migran di sektor pariwisata dan konstruksi.
“Semuanya dalam kondisi baik dan termonitor oleh KBRI. Secara umum WNI kita di sana kondisinya baik karena dijamin oleh perusahaan tempat mereka bekerja, baik dari sisi pangan, akomodasi, transportasi,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, Kamis (14/7/2022).
Baca Juga:Kabur dari Krisis Ekonomi Sri Lanka, Presiden Gotabaya Rajapaksa 'Ngumpet' di Singapura
Pihaknya mengimbau WNI di Sri Lanka membatasi aktivitas di luar.
“Kita meminta WNI agar membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung, menghindari kerumunan massa di tempat-tempat konsentrasi aksi unjuk rasa berlangsung, serta tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi unjuk rasa tersebut,” katanya.
Selain rutin menjalin komunikasi dengan para WNI, KBRI Kolombo sejak Juni lalu juga memberikan bantuan logistik kepada WNI yang paling rentan dan paling terdampak krisis di Sri Lanka.
“Sudah ada 13 orang di Kolombo dan tiga orang di luar Kota Kolombo yang mendapat bantuan dari KBRI,” kata Judha.
Meskipun kondisi WNI di Sri Lanka relatif aman, dia mengatakan pemerintah tetap menyiapkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi eskalasi kegawatdaruratan bagi WNI.
Baca Juga:Melarikan Diri saat Krisis Ekonomi, Presiden Sri Lanka Tiba di Singapura
WNI yang menghadapi masalah juga diimbau segera menghubungi KBRI Kolombo melalui sambungan langsung di nomor +94772773123.
- 1
- 2
