Membanggakan, Gubernur Khofifah dalam LKPJ: Kinerja Pemprov Jatim 2022 Tembus 97,70%, Meningkat 1,29% dari 2021

Capaian realisasi komponen PAD tahun 2022 berhasil melampaui capaian tahun 2021.

Fabiola Febrinastri
Kamis, 30 Maret 2023 | 16:40 WIB
Membanggakan, Gubernur Khofifah dalam LKPJ: Kinerja Pemprov Jatim 2022 Tembus 97,70%, Meningkat 1,29% dari 2021
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. (Dok: Pemprov Jatim)

SuaraJatim.id - Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 menunjukkan prestasi membanggakan. Dari total 2.912 indikator program yang ada, sebanyak 97,70 persen telah tercapai dan menunjukkan keberhasilan. Capaian kinerja tahun 2022 ini tercatat meningkat 1,29 persen dari tahun 2021 yang sebesar 96,41 persen.

"LKPJ ini adalah salah satu cara untuk mengukur capaian RKPD dari RPJMD yang sudah memasuki tahun yang keempat. Dan ada peningkatan pencapaian dari program dan kegiatan di Tahun 2022 yang dijabarkan dalam 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). Harapan kita di tahun 2023 capaian kinerja Pemprov Jatim bisa terus meningkat," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022, di depan para anggota dan pimpinan DPRD Jatim, di Jalan. Indrapura, Surabaya, Kamis (30/3/2023) siang.

Ia menyebut, capaian realisasi kinerja Pemprov Jatim selama 2022 tercermin pada capaian kinerja 11 IKU. Pertama, IKU indeks Pertumbuhan Ekonomi, dimana sepanjang tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,34 persen.

Nilai ini mampu melebihi capaian pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31 persen, sekaligus mampu memenuhi target dalam RKPD Tahun 2022, yaitu di rentang 4,42 – 6,12 persen.

Baca Juga:Gubernur Khofifah Dorong Keberadaan Desa Mandiri lebih Banyak dan Makin Produktif

"Laju pertumbuhan ekonomi ini ditandai keberhasilan Jatim yang berkontribusi sebesar 24,99 persen terhadap PDRB Pulau Jawa dan 13,98 persen PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Selain itu, Jawa Timur juga berhasil mempertahankan posisi sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta 29,64 persen," tukasnya.

Untuk indikator yang kedua, lanjut Khofifah, yaitu Indeks Theil. Pada 2022, nilai Indeks Theil Jatim 0,3147, sedikit di atas tahun 2021, yang sebesar 0,3120. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar, sedangkan Jatim makin menunjukkan nilai ketimpangan yang semakin kecil.

"Raihan Indeks Theil tahun 2022 masih di bawah angka 0,4, yang artinya ketimpangan wilayah di Jawa Timur masih tergolong rendah. Bahkan, Jatim masih mampu menjaga ketimpangan sebesar 0,0027 poin terhadap tahun 2021, lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,0043 poin," ungkapnya.

Capaian IKU ketiga, yaitu persentase penduduk miskin di Jatim, dimana September 2022, jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 10,49 persen atau menurun 0,10 persen atau 23,09 ribu orang terhadap September 2021.

"Jika diakumulasi, capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur tertinggi secara Nasional untuk periode Maret 2021 hingga September 2022 yang mencapai 336.220 jiwa," terangnya.

Baca Juga:Gerakan Wakaf Indonesia Diluncurkan, Gubernur Khofifah Dukung Penuh untuk Turunkan Kemiskinan

Khofifah menambahkan, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim sepanjang tahun 2022 menghasilkan turunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi tinggal 1,80 persen dari 2,23 persen di tahun 2021. Angka ini lebih rendah dari nasional yang berada pada level 2,04 persen.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKU Indeks Gini, jelas Khofifah terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi yang dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Artinya, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal penting sekaligus ukuran keberhasilan pembangunan.

"Indeks Gini Jatim tahun 2022 paling baik dibandingkan nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa yakni 0.365 sementara Nasional sebesar 0.381. Sementara provinsi lain seperti Jawa Tengan 0.366 dan DKI Jakarta dan Jabar sebesar 0.412. Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat Jatim tergolong rendah," jelasnya.

IKU kelima yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada tahun 2022 capaian IPG Jatim meningkat 0.41 poin dari tahun 2021, yakni dari 91.67 menjadi 92.08. Nilai ini melebihi IPG nasional yang mencapai 91.63 poin.

"Allhamdulillah, IPG Tahun 2022 ini mampu melebihi nasional bahkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022 di rentang 90.92-91.87 poin. Kesetaraan pembangunan manusia terus diupayakan menaikkan IPM perempuan dimana pembangunan berbasis gender adalah penggerak utama bagi perkembangan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)," urai Khofifah.

Kemudian IKU keenam, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Jawa Timur tahun 2022 mencapai 72,75 atau tumbuh 0,85 persen (meningkat 0,61 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Capaian Indeks IPM Jatim ini juga telah memenuhi target RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang 72,28 – 73,77.

"Peningkatan pertumbuhan IPM Jatim tahun 2022, nyatanya juga dipengaruhi oleh meningkatnya indikator pembentuk, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan," terangnya.

Lebih jauh dijelaskan Khofifah, untuk IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS Jatim menyebutkan angka TPT Jatim tahun 2022 mencapai 5,49 persen, atau turun 0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Disamping itu, secara nasional, TPT Jatim konsisten lebih rendah dibandingkan TPT Nasional tahun 2022 sebesar 5,86 persen.

"Kondisi ketenagakerjaan yang membaik ini juga didukung oleh TPT SMK yang mengalami penurunan signifikan menjadi 6,7 persen dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan," ungkap Gubernur yang juga mantan Mensos RI tersebut.

Selanjutnya untuk IKU Indeks Reformasi tahun 2022, untuk pertama kalinya Pemprov Jatim meraih Predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 80,11, setelah 5 tahun berturut-turut sebelumya memperoleh predikat BB (Baik). Raihan indeks ini juga telah mampu melebih target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang nilai 77,76 – 78,71.

"Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintahan Jawa Timur semakin profesional, berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara," urainya.

Sementara untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan data Kemen PAN-RB RI juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, bahkan Jatim mampu mempertahankan Predikat A selama sembilan tahun berturut-turut, dari tahun 2014 hingga 2022.

IKU Indeks Kesalehan Sosial, dijelaskan Khofifah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 62.52 dan pada tahun 2022 menjadi 72.03, naik 5.7 poin dari tahun 2021 menjadi 66.33. Capaian ini melebihi target dari RKPD tahun 2022 pada rentang 66.38-69.1.

Sama halnya dengan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Khofifah menjelaskan, bahwa perkembangan IKU IKLH pada kurun lima tahun cenderung meningkat dan berada dalam kategori sedang. Capaian IKLH tertinggi di Pulau Jawa melampaui Jateng sebesar 66.70, DIY sebesar 65.95, Jabar 64.03 dan DKI Jakarta sebesar 54.57.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalamLKPJ. (Dok: Pemprov Jatim)
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalamLKPJ. (Dok: Pemprov Jatim)

Beranjak di IKU kesebelas, yaitu Indeks Risiko Bencana, tercatat terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2022 menjadi 108,69 turun 8,57 poin dari tahun 2021 yang sebesar 117,26 dan masuk di kelas sedang. Capaian ini selain mampu memenuhi target RKPD Tahun 2022 di rentang 117,26 - 116,26, sekaligus lebih baik dari Indeks Resiko Bencana Nasional di angka 135,56.

"Penurunan Indeks Risiko Bencana dari tahun ke tahun menandakan bahwa Pemprov Jatim semakin serius dalam menanggulangi bencana," ucap Khofifah.

"Keseriusan ini juga sejalan dengan upaya perubahan paradigma penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif saat terjadinya bencana, ke upaya preventif yang lebih menitikberatkan pencegahan dan pengelolaan risiko bencana," lanjutnya.

Selain 11 IKU yang menunjukkan capaian gemilang, dari sisi pendapatan daerah, Pemprov Jatim berhasil merealisasikan pendapatan daerah 2022 sebesar Rp31,90 triliun atau mencapai 107,92 persen. Angka ini melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp29,56 triliun.

"Jika dilihat dari persentase capaian maka pendapatan daerah TA 2022 meningkat dari tahun lalu, dengan persentase capaian pendapatan daerah sebesar 103,98 persen. Secara keseluruhan, capaian realisasi komponen PAD tahun 2022 berhasil melampaui capaian tahun 2021," urainya.

Di sisi pembelanjaan, Khofifah juga menyebut Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2022, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp33,60 triliun tercatat mampu direalisasikan sebesar Rp31,50 triliun atau sekitar 93,76 persen. Capaian ini juga berhasil melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 92,44 persen.

Menurut Khofifah, kesembilan program dalam Nawa Bhakti Satya, yakni Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah dan Jatim Harmoni, harus dipahami, dimaknai dan dijalankan oleh seluruh aparat di jajaran Pemprov Jatim.

"Keberadaan Nawa Bakti Satya yang telah menjadi komitmen pembangunan Pemprov Jatim sejak tahun 2019 lalu, sepatutnya bisa membangun suatu kerangka pembangunan yang outcome -nya tidak ada yang ditinggalkan (no one left behind)," katanya.

"Capaian tahun 2022 ini juga menunjukkan daya tahan dan kekuatan kita di tengah perjuangan mengakhiri pandemi Covid-19, dan atas berkah rahmat Allah SWT, kita berhasil melalui tahap recovery menuju fase akselerasi pembangunan," lanjutnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas sinergitas seluruh stakeholder di Jatim, semua perangkat daerah, dukungan Forkopimda Jawa Timur, bupati/wali kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha dan partisipasi luar biasa seluruh masyarakat Jawa Timur.

"Terima kasih kami sampaikan atas kerjasama sekaligus kontrol semua pihak dalam mempercepat pemerataan pembangunan yang berseiring dengan kebijakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi demi menyejahterakan masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini