“Kami sepakat pantang pulang dan membubarkan diri jikalau belum ada kepastian perihal Kepgub Jatim,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Presidium Frontal Jatim, Tito Achmad mengatakan, Keputusan Gubernur tersebut merupakan hasil demo Frontal Level 5 pada 24 Agustus 2022.
“Waktu demo terakhir Frontal Level 5 pada 24 Agustus 2022 lalu, tuntutan Frontal Jatim dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, salah satunya adalah pengaturan layanan transportasi online di Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim,” kata Tito.
Namun, karena pergub lama, akhirnya disepakati kepgub. Informasi yang diterimanya, kepgub menunggu disahkan Gubernur Jatim.
Baca Juga:Brylian Aldama Dibully Sampai Nangis Jadi Kambing Hitam di Persebaya, Ini Respons Aji Santoso
