SuaraJatim.id - Gibran Rakabuming Raka merespon jawaban Mahfud MD terkait pertanyaan mengenai Carbon Capture and Storage alias CCS. Di sesi tanya jawab antar cawapes itu, Gibran bertanya mengenai CCS.
"Baik, karena pak Mahfud ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk Carbon Capture and Storage?" tanya Gibran seperti dilihat dari tayangan Youtube Suara.com, Jumat (22/12).
Mahfud MD kemudian menjawab pertanyaan Gibran itu dengan menjelaskan perihal bagaimana regulasi itu dibuat. Mahfud juga memberikan informasi kepada Gibran bahwa saat ini ada yang namanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Penjelasan dari Mahfud MD ini yang kemudian direspon Gibran dengan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui apa itu SIPD.
Baca Juga:Cak Imin Kena Selepet Gibran Soal IKN: Dulu Ikut Potong Tumpeng
"Terima kasih pak. Kalau soal SIPD tentu saya tahu. Saya kan wali kota pak, saya pasti pakai SIPD untuk anggaran perencanaan kami," respon Gibran.
Gibran kemudian kembali mencecar Mahfud MD soal CCS itu yang menurutnya belum dijawab.
"Pak Mahfud menjawab pertanyaan 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali. Apa regulasinya pak soal Carbon Capture and Storage. Mohon dijawab pertanyaan saya pak, gak usah ngambang kemana-mana," ungkap Gibran.
Mahfud MD kemudian merespon pernyataan Gibran itu dengan mengatakan soal alur pembuatan seorang ahli hukum membuat sebuah regulasi.
"Jadi begini mas Gibran, dalam ilmu hukum misalnya saya tanya kepada anda bagaimana membuat aturan hukum mengenai antariksa nasional. jawab sekarang kalau bisa," ungkap Mahfud MD.
Baca Juga:Tebalnya Kantung Mata Gibran Rakabuming, Apa Penyebanya, Kurang Tidur?
Sekedar informasi, CCS merupakan proses penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida selama persiapan bahan bakar fosil maupun dari limbah hasil pembakarannya.
Kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon dilakukan pada pembangkit listrik dan proses pengolahan gas alam.
Pada debat malam ini, ketiga cawapres bakal membahas perihal tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan.
