SuaraJatim.id - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyaksikan penandatanganan antar pemegang saham pengendali ( shareholder agreement) antara Bank Jatim dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bank NTB Syariah.
Penandatanganan shareholder agreement ini dilakukan oleh Pj. Gubernur NTB dengan Dirut Bank Jatim, dan Dirut Bank NTB Syariah dengan Dirut Bank Jatim di Multazam Ballroom Gedung Kantor Pusat Bank NTB Syariah Mataram, Rabu (8/5/2024).
Pj. Gubernur Adhy mengatakan, penandatanganan shareholder agreement ini merupakan bagian dari mengukir sejarah. Dimana dua Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah menjalin Kelompok Usaha Bank (KUB) sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/pojk.03/2020.
"Syukur alhamdulillah ini sejarah bahwa hari ini kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement," ujarnya. Dalam peraturan OJK tersebut, terang Adhy, mensyaratkan BPD yang memiliki modal inti di bawah Rp3 triliun harus menjalin KUB dengan bank yang memiliki modal inti di atas Rp3 triliun. Ia mengungkapkan, modal inti yang dimiliki Bank Jatim per Maret 2024 telah mencapai Rp11,12 triliun.
Baca Juga:Halal Bihalal, PJ Gubernur Jatim: Momentum Kembali Maksimalkan Pelayanan Masyarakat
Lebih lanjut, dengan demikian syarat yang ada pun terpenuhi. Pj. Gubernur Adhy pun mengungkap bahwa rencana pembentukan KUB Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah telah dimulai sejak lama. Menurutnya hal ini bukan hal yang tiba-tiba terjadi tetapi ada perjalanan panjang yang dilalui. "Kita menghitung semuanya saling menguntungkan, dan shareholder agreement ini menjadi puncaknya bahwa kita betul-betul bersatu kemudian dengan tekad bahwa kedua bank ini menjadi sama-sama membawa kemajuan bagi perbankan di dua provinsi ini dan juga untuk Pemerintah dan masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan, Pemprov NTB dan Bank NTB Syariah telah tepat memilih Pemprov Jatim lebih tepatnya Bank Jatim sebagai mitra KUB dengan berbagai alasan. Antara lain berdasarkan data BPS per 6 Mei 2024, perekonomian Jatim pada kuartal 1 tahun 2024 dibanding kuartal 4 tahun 2023 tumbuh sebesar 1,16 persen. Jika dibandingkan kuartal 1 tahun 2023 ekonomi Jatim tumbuh sebesar 4,81 persen. Kemudian capaian PDRB Jatim tahun 2023 berhasil memberikan kontribusi sebesar 14,22 persen terhadap pembentukan PDB Indonesia dan berkontribusi sebesar 24,99 persen terhadap PDRB Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jatim juga diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 2,92 persen (y-to-d).
“Ini menunjukkan inklusifitas capaian pertumbuhan ekonomi karena tumbuh signifikan diiringi dengan tingkat inflasi sesuai sasaran 3±1 persen," ungkapnya.
Tak hanya itu saja, Bank Jatim merupakan BUMD yang memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jatim melalui pembiayaan dan dukungan finansial. Bank Jatim juga telah mendorong sektor-sektor utama dalam perekonomian, termasuk dukungan dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Jatim.
Selanjutnya, kata Adhy, Bank Jatim juga secara konsisten terus menjadi kontributor utama PAD Pemerintah Provinsi Jatim yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
"Kami punya 12 BUMD dan puluhan anak perusahaan tapi kami belum maksimal, baru Bank Jatim yang sangat signifikan memperoleh pendapatan dan menopang kita," kata Adhy.
"Kami Bank Jatim memiliki pengalaman memperoleh pendapatan yang cukup bagus juga diterapkan di sini sehingga keberhasilan bank di sini juga sama dengan di Bank Jatim," tambah Adhy. Pj. Gubernur Adhy juga menekankan pentingnya kontribusi dan dukungan dari seluruh kabupaten/kota dalam provinsi tersebut untuk bersama-sama memajukan BPD. Ia menilai besarnya BPD sangat tergantung dari dukungan kabupaten kota karena jika satu atau dua saja kabupaten kota yang tidak mendukung maka itu akan membuat ketidaknyamanan di tubuh BPD itu sendiri.
“Saya menekankan bahwa dukungan seluruh kabupaten/kota itu sangat penting, niatnya niat untuk memajukan bank dan juga memperoleh pendapatan yang lebih untuk kita belanja dari APBD kita," tegasnya. Di akhir, Pj. Gubernur Adhy berharap pembentukan KUB Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Baik bagi kedua bank dan para stakeholdersnya seperti terwujudnya peningkatan aset bank Jatim melalui pertumbuhan anorganik, terpenuhinya modal inti bagi bank NTB Syariah, terwujudnya sinergitas dan efisiensi operasional, diversifikasi risiko dan manajemen risiko.
Selanjutnya, keuntungan berskala dan daya saing yang lebih baik melalui penggunaan bersama teknologi, penelitian pasar, pengembangan produk, dan pemasaran serta peningkatan akses ke sumber daya keuangan dan akses ke pasar internasional. "Saya kira ini awal yang baik, sejarah, dua bank BPD dipertemukan secara positif dimakcomblangi Prof Masud dan pak Lalu, saya waktu itu hanya melihat dan hari ini menjadi saksi pernikahan ini (shareholder agreement) mudah-mudahan ikhtiar kita membawa manfaat, berkah, kemajuan kita di dua provinsi," harapnya.
Sementara itu Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dalam sambutannya menyampaikan Jawa Timur adalah provinsi besar dengan berbagai keunggulan yang dimiliki seperti aksesibilitas, komoditi, eksplorasi, pasar dan konektivitas yang sudah terjamin.
Termasuk BPD-nya dalam hal ini Bank Jatim. Gita berharap pengalaman positif atau success story dari Bank Jatim dapat menular kepada kinerja bank pembangunan daerah yang ia pimpin. Sehingga terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di NTB serta memperluas aliansi pembangunan ekonomi dengan potensi-potensi yang dimiliki NTB. "Investor itu sangat tertarik dengan Jawa Timur karena aksesibilitas, mau eksplor, kemudian pasar dan sebagainya konektivitas sudah terjamin di sana, sementara kita daerah kepulauan dan distribution cost dan lain sebagainya kan berhitung sendiri, kalau seperti itu yang kita harapkan terutama yang kita penghasil komoditinya seperti tadi rumput laut dan lain sebagainya jadi didorong supaya terjadi hilirisasi di daerah kita," katanya.
Turut hadir dalam acara, Ketua DPRD Prov. NTB, Sekda Prov. NTB, Ka. Perwakilan BI Prov. NTB, Ka. OJK Prov. NTB, Direktur LJK 1 OJK Prov. Jatim, Dirut Bank NTB Syariah, Dirut Bank Jatim, Karo Perekonomian Setda Prov. Jatim, Komisaris Independen Bank Jatim, para Direksi Bank Jatim, sejumlah Bupati Walikota se-NTB.
