SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan tegas menyatakan komitmennya bahwa Provinsi Jawa Timur siap sepenuhnya untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat (SR). Program ini merupakan inisiatif strategis yang sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Khofifah memastikan bahwa pemerintah daerah akan mengerahkan berbagai sumber daya yang diperlukan guna memastikan keberhasilan implementasi program tersebut, termasuk koordinasi dengan pihak terkait serta optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Timur.
"Intinya kami bersama seluruh Bupati Wali Kota siap menjalankan program Sekolah Rakyat di Jatim. Untuk itu hari ini secara khusus kami mengundang langsung Mensos RI dan Bapak Muhammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur untuk mendetailkan program SR ini," ujar Khofifah saat Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati/Wali Kota se-Jatim dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025) malam.
Khofifah mengatakan, Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sehingga diharapkan anak-anak yang sekolah di sini dapat memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya dan membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik.
"Sekolah Rakyat adalah upaya memutus rantai kemiskinan melalui bidang pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM kita yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Khofifah.
Untuk itu, Khofifah meminta Bupati dan Wali Kota se-Jatim untuk menyiapkan apa saja hal yang dibutuhkan dalam membuat Sekolah Rakyat di masing-masing wilayahnya. Terutama terkait penyediaan lahan atau lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.
"Karena ini konsepnya boarding school atau sekolah asrama mulai SD, SMP, dan SMA, maka lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare. Atau bisa juga merevitalisasi aset existing yang telah ada baik milik Pemda, BUMN atau Perguruan Tinggi. Jadi mohon Bupati Walikota segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat," terang Khofifah.
"Mohon juga segera melakukan rakor di tingkat implementatif khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk segera menindaklanjuti skema lanjutan Sekolah Rakyat," imbuh dia.
Lebih lanjut, selain Sekolah Rakyat, rakor bersama Menteri Sosial juga terkait implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai basis data induk yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia.
Baca Juga:Selamat atas Dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2025-2030
"Untuk itu penting bagi kita untuk memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal di Jatim, termasuk kabupaten/kota. Kami berharap nanti bisa didetailkan lagi. Ini semua tentunya demi kelancaran _ground check_ dan pemutakhiran data," terang Khofifah.
- 1
- 2
