Melalui SE tersebut, pemerintah menegaskan larangan segala bentuk diskriminasi, termasuk berdasarkan usia.
Tak hanya terbatas pada usia, Pemprov Jatim turut menegaskan bahwa kelompok disabilitas pun memiliki hak yang sama untuk mengakses pekerjaan, sepanjang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
Dengan demikian, Jawa Timur ingin tampil sebagai pionir dalam memperluas makna inklusivitas dan keadilan di dunia kerja.
Adhy menambahkan, melalui SE ini, Gubernur juga mendorong agar dunia usaha mulai menghapuskan batasan usia yang tidak rasional dalam lowongan kerja.
Baca Juga:Pendaftaran Tanah Elektronik: Khofifah Dorong Notaris & PPAT Jatim Lebih Efisien!
“Kecuali untuk posisi tertentu yang membutuhkan pertimbangan keselamatan atau teknis yang sah, persyaratan usia seharusnya tidak lagi menjadi kendala,” imbuhnya.
Implementasi dari surat edaran ini juga tidak berhenti pada tataran imbauan. Pemprov Jatim memastikan akan menerapkan ketentuan tersebut secara konkret, dimulai dari internal pemerintahan.
Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyedia jasa mitra pemerintah, program padat karya berbasis APBD, hingga proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) non-PNS dan PPPK, wajib mengikuti kebijakan ini.
Langkah ini diharapkan akan menjadi pemantik perubahan lebih luas, tidak hanya di sektor pemerintahan tetapi juga di sektor swasta.
Adhy menyebutkan bahwa melalui kebijakan ini, Jawa Timur ingin menjadi pelopor dalam menciptakan pasar kerja yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan menghargai kompetensi sebagai tolok ukur utama, bukan usia semata.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Komitmen Bangun Moderasi Beragama Diajarkan Sejak Dini, Jaga Sinergi dengan BNPT
"Jawa Timur ingin menunjukkan bahwa menciptakan iklim kerja yang inklusif bukan sekadar wacana, tapi bisa dilakukan dengan keberanian dan komitmen," pungkas Adhy.
