SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melanjutkan rangkaian kegiatan Sapa Bansos 2026 dengan menyalurkan bantuan sosial dan tali asih pilar sosial bagi masyarakat Kabupaten dan Kota Kediri. Kegiatan digelar di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras (RSBL) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Minggu (1/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah didampingi Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa dan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Toha. Total bantuan dan tali asih yang disalurkan sebesar Rp16.616.779.000 terdiri dari untuk Kabupaten Kediri senilai Rp15.061.879.000 dan Kota Kediri senilai Rp1.554.900.000.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kegiatan Sapa Bansos merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
“Ini sapa bansos ketujuh yang disalurkan di tahun 2026. Ada bantalan sosial sifatnya charity untuk kategori vulnerable group atau kelompok rentan mulai disabilitas berat dan lansia kurang mampu, kita menyampaikan asistensi sosial serta PKH Plus,” ujarnya.
Baca Juga:Jatim Resmi Buka Mudik Gratis Lebaran 2026, 7.000 Kuota Bus dan Kapal Laut Disiapkan ke 20 Daerah
Selain itu, lanjutnya, terdapat pula program yang bersifat penguatan ekonomi seperti KIP Jawara untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan zakat produktif, serta program pemberdayaan desa.
“Ada juga program untuk KIP Jawara pengentasan kemiskinan ekstrem dan zakat produktif. Jadi sifatnya bantalan ekonomi. Ada juga yang sifatnya penguatan dan pemberdayaan di tingkat desa,” imbuhnya.
Di Kabupaten Kediri total bantuan yang disalurkan mencapai Rp15.061.879.000, alokasi terbesar berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebesar Rp5,577 miliar, yang menyasar Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) sebanyak 1.988 keluarga, Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk 168 jiwa, bantuan KIP PPKS Jawara, serta Bantuan Operasional dan Tali Asih bagi 170 jiwa yang meliputi SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA.
Lebih lanjut, BUMD Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan zakat produktif senilai Rp25 juta bagi 50 penerima manfaat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur mengalokasikan bantuan sebesar Rp628 juta untuk program penguatan desa melalui program Desa Berdaya, Jatim Puspa, serta BKK Kabupaten. Dilanjutkan pemberian Bantuan Keuangan Desa total sejumlah Rp2,4 Miliar.
Baca Juga:Gubernur Jatim Dukung RSUD Dr Soetomo Ikuti Konferensi ACGME di Amerika Serikat
Bantuan Keuangan Desa turut diberikan oleh sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas PUPRKCK Rp 430 juta, Dinas Lingkungan Hidup Rp 105 juta, Dinas Perhubungan Rp 262,8 juta, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Rp 725 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 150 juta, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 4,1 miliar serta Dinas Perkebunan Rp 620 juta untuk 3 desa.
Sementara itu untuk masyarakat Kota Kediri bantuan diberikan sebesar Rp1.554.900.000. Bantuan tersebut meliputi bansos dari Dinsos Jatim dan zakat produktif dari BUMD Jatim.
Khusus bansos, nilai yang disalurkan mencapai Rp 1,529 miliar. Rinciannya meliputi PKH Plus sebesar Rp 970 juta, Bansos Kemiskinan Ekstrem Rp 187,5 juta, serta ASPD Rp 198 juta. Selain itu, bantuan pemberdayaan ekonomi melalui program KIP PPKS Jawara sebesar Rp 72 juta, dan BOP tali asih pilar sosial sebesar Rp 102,4 juta. Sementara itu, zakat produktif dari BUMD Jatim kembali disalurkan kepada 50 penerima manfaat senilai Rp 25 juta.
Menurut Khofifah, bantuan yang disalurkan tidak hanya berfungsi sebagai bantalan sosial, tetapi juga sebagai bantalan ekonomi yang bersifat komplementer terhadap program pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Ini jadi bagian dari komplementaritas dari apa yang dilakukan Pusat dan Pemerintah Daerah baik Kabupaten atau Kota. Masing-masing punya program menurunkan kemiskinan dan penguatan ekonomi lewat UKM bisa dibangun dan dikembangkan,” jelasnya.
“Maka program dari Pemprov sifatnya komplementaritas dari program serupa atau yang memiliki keserupaan baik pusat atau Kabupaten Kota,” terangnya menambahkan.
