- Aliansi Cipayung Plus Surabaya berunjuk rasa di Gedung DPRD Surabaya pada Senin (15/6/2026) menolak kenaikan harga BBM.
- Mahasiswa memprotes rencana pengesahan RUU Polri karena dianggap berpotensi memperluas kewenangan serta mempersempit ruang kebebasan sipil masyarakat.
- Demonstran mendesak DPRD Surabaya segera menyampaikan aspirasi publik kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan yang membebani masyarakat.
DPRD Didesak Jadi Corong Aspirasi Publik
Aksi di depan DPRD Surabaya memperlihatkan bagaimana isu ekonomi dan demokrasi kini bertemu dalam satu panggung perlawanan mahasiswa. Di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat dan kekhawatiran terhadap masa depan kebebasan sipil, mahasiswa meminta wakil rakyat tidak hanya mendengar, tetapi juga membawa tuntutan tersebut ke tingkat nasional.
Bagi massa aksi, persoalan BBM, daya beli masyarakat, hingga RUU Polri bukanlah isu yang berdiri sendiri. Semuanya dianggap sebagai indikator arah kebijakan negara yang harus dikoreksi ketika dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Baca Juga:Gubernur Khofifah Kuatkan Daya Beli Lewat Pasar Murah, Kendalikan Inflasi dan Sediakan Bahan Pokok
