- Aliansi Cipayung Plus Surabaya berunjuk rasa di Gedung DPRD Surabaya pada Senin (15/6/2026) menolak kenaikan harga BBM.
- Mahasiswa memprotes rencana pengesahan RUU Polri karena dianggap berpotensi memperluas kewenangan serta mempersempit ruang kebebasan sipil masyarakat.
- Demonstran mendesak DPRD Surabaya segera menyampaikan aspirasi publik kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan yang membebani masyarakat.
SuaraJatim.id - Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat dari jalanan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Surabaya menggeruduk Gedung DPRD Surabaya, Senin (15/6/2026), membawa dua isu besar yang dinilai paling membebani rakyat saat ini: kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.
Dalam aksi ini, mahasiswa menilai kebijakan pemerintah semakin menjauh dari kepentingan masyarakat. Kenaikan harga Pertamax disebut menjadi pemicu memburuknya daya beli warga karena berdampak langsung terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.
Koordinator aksi, Arsyad Habibillah, menegaskan demonstrasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya untuk menyuarakan keresahan publik terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil,” ujarnya pada awak media.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Kuatkan Daya Beli Lewat Pasar Murah, Kendalikan Inflasi dan Sediakan Bahan Pokok
BBM Naik, Mahasiswa Soroti Beban Rumah Tangga
Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM tidak bisa dipandang sebagai persoalan energi semata. Menurut mereka, efek berantainya telah menekan kehidupan masyarakat, mulai dari naiknya ongkos distribusi hingga melambungnya harga bahan pokok.
Dalam orasinya, massa menyoroti semakin beratnya beban ekonomi rumah tangga di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya hidup. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga ikut menjadi sorotan karena dinilai belum menyentuh sasaran secara optimal.
Mereka mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan yang harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
“BBM naik, harga bahan pokok ikut naik. Yang paling merasakan adalah masyarakat kecil dan ibu rumah tangga yang setiap hari harus memenuhi kebutuhan keluarga,” kata Arsyad.
Baca Juga:Akal Bulus Ibu-Anak Buronan Bank Jatim Berakhir: 2 Tahun Hilang, Kini Masuk Bui
Atas kondisi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD Surabaya tidak sekadar menjadi penonton, tetapi aktif menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat agar kebijakan yang dianggap membebani rakyat dapat dievaluasi.
RUU Polri Dinilai Berpotensi Persempit Demokrasi
Selain persoalan ekonomi, aksi juga diwarnai penolakan terhadap RUU Polri yang saat ini menjadi perbincangan publik. Mahasiswa menilai rancangan regulasi tersebut berpotensi memperbesar kewenangan kepolisian dan mempersempit ruang kebebasan sipil.
Menurut mereka, Indonesia justru membutuhkan reformasi institusi penegak hukum, bukan perluasan kewenangan yang dikhawatirkan dapat memicu praktik represif terhadap kelompok kritis, termasuk mahasiswa.
Arsyad menyebut berbagai kasus penanganan aksi demonstrasi yang berujung pada penangkapan aktivis dan mahasiswa menjadi alasan kuat bagi mereka untuk menolak pengesahan regulasi tersebut.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah reformasi di tubuh Polri. Jangan sampai ruang demokrasi semakin menyempit ketika masyarakat dan mahasiswa menyampaikan kritik,” tegasnya.
