- Demo penolakan utang Pemkab Jember di gedung DPRD berujung keributan fisik pada 10 Agustus 2026.
- Kericuhan terjadi karena benturan antara massa antiutang dan para kepala desa yang mendukung pinjaman tersebut.
- Aparat kepolisian berhasil melerai aksi saling dorong dan mengevakuasi para kepala desa dari kerumunan.
SuaraJatim.id - Gedung DPRD Jember menjadi arena adu urat syaraf, Senin (10/8/2026). Dua kubu dengan kepentingan bertolak belakang bertemu terkait rencana utang Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp786 miliar.
Namun, alih-alih hanya perang gagasan, suasana justru pecah menjadi keributan fisik yang nyaris berujung baku hantam.
Awalnya, massa dari Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) datang dengan narasi tunggal tolak utang. Namun, kehadiran mereka berbenturan dengan barisan para kepala desa yang justru hadir untuk memberi restu atas pinjaman jumbo tersebut.
Ketegangan bermula dari sebuah insiden tak terduga di luar gedung. Ahmad Romadhon, Kepala Desa Sukosari, tiba-tiba memegang mikrofon di tengah massa aksi antiutang. Koordinator aksi FKMCJ, Jumantoro, awalnya mengira sang kades akan ikut menyuarakan kegelisahan rakyat.
Baca Juga:Titah Mark-up Mantan Ketua DPRD Ponorogo Berujung Bui
Ternyata, dugaan itu meleset jauh. Romadhon justru berorasi lantang mendukung rencana utang Rp786 miliar tersebut. Jumantoro hanya bisa tertegun dengan raut wajah masam.
"Ya, namanya saja aspirasi," ujar Jumantoro dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com. Tak mau kecolongan kedua kalinya, ia langsung bertindak tegas. "Kalau mau dukung utang, bawa mikrofon sendiri!" sindirnya tajam.
Suasana semakin mendidih saat massa diizinkan masuk ke gedung wakil rakyat. Di dalam lorong gedung DPRD, gesekan tak terhindarkan. Teriakan demi teriakan berubah menjadi aksi dorong.
Aktivis antiutang, Achmad Busairi, meradang. Ia mengaku mendapatkan perlakuan kasar dari salah satu oknum kepala desa di tengah kerumunan. "Saya dicekik!" teriaknya penuh emosi.
Beruntung, aparat kepolisian sigap membelah kerumunan sebelum amarah meledak menjadi perkelahian massal. Para kades dievakuasi ke lantai dua, sementara massa pendemo diarahkan menuju ruang Badan Musyawarah (Bamus). Namun, api kemarahan Busairi belum padam. Di hadapan enam anggota DPRD, ia menuntut keadilan.
Baca Juga:Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo Berlanjut, Kejari Isyaratkan Ada Tersangka Baru
"Kami minta usut tuntas! Hadirkan kades yang mencekik saya tadi," sergahnya di depan para legislator dari berbagai fraksi.
Di tengah suasana ruang Bamus yang gerah, Jumantoro tetap teguh pada lima tuntutannya. Baginya, utang Rp786 miliar adalah beban masa depan yang tak masuk akal dan bentuk pemborosan anggaran.
"Bupati harus mencabut usulan pinjaman ini. DPRD harus berpihak kepada rakyat, benahi tata kelola pembangunan, bukan malah menumpuk utang," tegas Jumantoro.
Namun, salah satu demonstran melontarkan celetukan satir yang membuat suasana sempat hening. Ia mengusulkan, jika memang DPRD bersikeras menyetujui rencana utang tersebut, maka para anggota dewan itulah yang harus menjamin pembayarannya.
"Kalau setuju utang, anggota DPRD harus ikut tanggung jawab bayar, jangan bebankan ke rakyat!" terangnya.
