- Fraksi DPR RI membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme Hak Angket.
- DPR Filipina kembali menyetujui pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte pada Mei 2026 dan berlanjut di Senat.
- Mantan Wapres AS Spiro Agnew mengundurkan diri pada 1973 setelah tersangkut kasus suap serta penggelapan pajak.
SuaraJatim.id - Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI memungkinkan ditempuh melalui mekanisme ketatanegaraan secara berjenjang.
DPR dapat terlebih dahulu menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki polemik surat keterangan penyetaraan ijazah sebelum melanjutkannya dengan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Bahkan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dibicarakan secara informal oleh sejumlah fraksi di DPR RI. Namun, parlemen belum mengambil langkah resmi karena masih menunggu pembukaan masa sidang dan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA).
Sejatinya, pemakzulan atau impeachment selama ini lebih sering dikaitkan dengan presiden. Namun, jabatan wakil presiden juga tidak kebal dari proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
Baca Juga:Kepung Grahadi Berbaju Hitam, Massa Tuntut Prabowo-Gibran Mundur dan Tolak MBG
Di sejumlah negara, wakil presiden pernah menghadapi proses pemakzulan akibat dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran kepercayaan publik. Meski demikian, tidak semua proses tersebut berujung pada pencopotan dari jabatan.
Lantas, siapa saja wakil presiden yang pernah terseret proses pemakzulan? Berikut daftarnya melansir dari berbagai sumber.
1. Sara Duterte – Filipina
Nama Sara Duterte menjadi salah satu contoh paling menonjol dalam sejarah pemakzulan wakil presiden di Filipina.
Pada 5 Februari 2025, DPR Filipina menyetujui pemakzulan Sara melalui mekanisme konstitusional.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Dampingi Wapres Gibran Tinjau Pabrik Sepeda, Industri Dalam Negeri Kuasai Ekspor
Ia menghadapi sejumlah tuduhan, mulai dari dugaan penyalahgunaan dana rahasia pemerintah, korupsi, akumulasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, hingga ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya.
Namun, proses tersebut sempat terhenti setelah Mahkamah Agung Filipina pada 25 Juli 2025 menyatakan dokumen pemakzulan tersebut inkonstitusional karena melanggar aturan batas pengajuan pemakzulan dan prinsip due process.
Perkembangan kembali terjadi pada 11 Mei 2026. DPR Filipina kembali menyetujui pemakzulan Sara dengan dukungan 257 anggota parlemen.
Kasus tersebut kemudian bergulir ke Senat yang bertindak sebagai pengadilan pemakzulan. Hingga 10 November 2026, persidangan masih berlangsung. Jaksa telah menarik tiga dari empat pasal pemakzulan, sehingga tuduhan mengenai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan menjadi pokok perkara yang tersisa.
Sara membantah tuduhan terhadap dirinya dan menyebut proses tersebut sebagai upaya politik.
Dengan demikian, Sara merupakan contoh wakil presiden yang benar-benar menghadapi proses pemakzulan dan persidangan di parlemen. Namun, ia belum dapat disebut telah diberhentikan karena belum ada putusan akhir yang menyatakan dirinya bersalah.
