- Fraksi DPR RI membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme Hak Angket.
- DPR Filipina kembali menyetujui pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte pada Mei 2026 dan berlanjut di Senat.
- Mantan Wapres AS Spiro Agnew mengundurkan diri pada 1973 setelah tersangkut kasus suap serta penggelapan pajak.
2. Spiro Agnew – Amerika Serikat
Wakil Presiden Amerika Serikat periode 1969–1973 merupakan salah satu sosok yang harus mengakhiri masa jabatannya akibat skandal korupsi.
Agnew menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Richard Nixon. Namun, pada 1973, ia menghadapi penyelidikan terkait dugaan penerimaan suap dan pembayaran ilegal ketika menjabat sebagai pejabat publik di Maryland.
Kasus tersebut berkembang menjadi persoalan hukum serius. Agnew bahkan meminta DPR Amerika Serikat membuka penyelidikan pemakzulan terhadap dirinya. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Ketua DPR Carl Albert.
Baca Juga:Kepung Grahadi Berbaju Hitam, Massa Tuntut Prabowo-Gibran Mundur dan Tolak MBG
Pada 10 Oktober 1973, Agnew akhirnya mengundurkan diri setelah mencapai kesepakatan hukum terkait tuduhan penggelapan pajak.
Perlu digarisbawahi, Agnew tidak pernah secara resmi dimakzulkan oleh DPR maupun diberhentikan melalui persidangan pemakzulan Senat. Ia memilih mundur sebelum proses tersebut berjalan.
3. John C. Calhoun – Amerika Serikat
Wakil Presiden Amerika Serikat periode 1825–1832 John C. Calhoun juga pernah menghadapi penyelidikan yang berkaitan dengan kemungkinan pemakzulan ketika menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat.
Pada 1826, Calhoun meminta DPR Amerika Serikat menyelidiki tuduhan bahwa dirinya memperoleh keuntungan dari sebuah kontrak ketika masih menjabat sebagai Menteri Perang.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Dampingi Wapres Gibran Tinjau Pabrik Sepeda, Industri Dalam Negeri Kuasai Ekspor
Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan komite khusus DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.
Namun, hasil penyelidikan dalam waktu singkat menyatakan tidak ditemukan bukti pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemakzulan.
Kasus Calhoun menjadi salah satu catatan sejarah bahwa penyelidikan pemakzulan terhadap wakil presiden tidak selalu berujung pada proses pemberhentian.
