- Sarifuddin Sudding menjadi satu-satunya anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang menandatangani usulan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Sarifuddin Sudding mengajukan hak menyatakan pendapat di Gedung DPR, Jakarta, pada hari Rabu, 11 November 2026.
- Langkah tersebut diambil karena persoalan syarat pendidikan Gibran dinilai sudah melalui pembuktian di lembaga peradilan.
SuaraJatim.id - Di tengah gelombang pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul satu fakta politik menarik dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Dari total 48 kursi yang dimiliki PAN di DPR RI, hanya satu legislator yang tercatat menandatangani usulan tersebut, yakni anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding.
Langkah Sudding menjadi sorotan karena berbeda dengan mayoritas anggota fraksinya. Ketika sejumlah fraksi menyerahkan banyak nama pengusul HMP, Sudding justru tampil sendirian membawa sikap politiknya di tengah dinamika parlemen.
Sebagai perbandingan, Fraksi Partai NasDem tercatat menyerahkan 69 nama pengusul, PKS sebanyak 28 orang, dan Partai Demokrat 18 orang.
Sudding menegaskan, keputusannya mengajukan HMP bukan tanpa alasan. Ia berpendapat, persoalan persyaratan pendidikan Gibran telah melalui proses hukum di lembaga peradilan sehingga perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Baca Juga:PDIP: Hak Menyatakan Pendapat Jalan Paling Rasional Usut Ijazah Gibran
“Karena proses ini sudah melalui pembuktian, lewat lembaga peradilan. Maka saya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN mengusulkan hak menyatakan pendapat terkait Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres,” ujar Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Lalu, siapa Sarifuddin Sudding?
Lahir di Batusitanduk, Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada 6 Agustus 1966, Sarifuddin bukanlah sosok yang mengawali kariernya dari panggung politik. Sebelum duduk di parlemen, ia lebih dahulu menekuni dunia advokasi dan organisasi bantuan hukum.
Latar belakang pendidikan hukumnya ditempuh di Universitas Muslim Indonesia (UMI). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada 1990, kemudian melanjutkan pendidikan magister Hukum Tata Negara pada 2005. Perjalanan akademiknya berlanjut hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 2023.
Ketertarikannya terhadap dunia hukum juga terlihat dari aktivitas organisasinya sejak muda. Pada 1986, Sarifuddin bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ujung Pandang.
Baca Juga:Viral Status 'Leren Sik' Wakil Ketua DPRD Jatim: Tak Ada Potret Wapres Gibran
Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia terjun ke dunia bantuan hukum. Pada 1990–1997, ia menjabat Kepala Bidang Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Cabang Makassar.
Kariernya berlanjut di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Pada 1997–2003, ia dipercaya menjadi direktur organisasi tersebut di wilayah Sulawesi Selatan.
Pengalaman panjang di dunia advokasi menjadi salah satu bekal Sarifuddin ketika kemudian memasuki dunia politik praktis.
Meniti Karier Politik hingga Tiga Kali Kembali ke Senayan
Perjalanan politik Sarifuddin dimulai melalui sejumlah organisasi dan partai politik. Ia pernah menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Sulawesi Selatan pada 2004–2007.
Namanya kemudian semakin dikenal setelah bergabung dengan Partai Hanura. Di partai tersebut, ia pernah menduduki posisi ketua dan sekretaris jenderal pada periode 2011–2018.
