- Investor Jerman Raymond Malcolm Oei mengalami kerugian Rp 2,48 miliar akibat dugaan penipuan akuisisi saham PT BAIT di NTT pada 2019.
- Polres Metro Jakarta Selatan menangani laporan dugaan penipuan tersebut, sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memproses gugatan perdata wanprestasi.
- Ketidakpastian penegakan hukum di Indonesia menyebabkan pembatalan rencana investasi asing senilai US$ 300 juta yang dialihkan ke Afrika.
Ia menyebutkan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti, antara lain keterangan Raymond, perjanjian transaksi, surat pernyataan bahwa saham tidak dijaminkan, somasi, serta tanggapan atas somasi yang menurutnya memuat pengakuan dari pihak MW melalui kuasa hukumnya.
"Kalau kita berbicara bukti, ada keterangan Raymond, surat perjanjian, surat pernyataan saham tidak dijaminkan, somasi, tanggapan somasi yang berisi pengakuan dari MW melalui kuasa hukumnya, serta keterangan saksi Raymond. Itu sudah dua alat bukti plus didukung pengakuan dari si terlapor. Sempurna, sudah kuat," ujarnya.
Tempuh Gugatan Perdata
Di tengah proses hukum pidana yang dinilai belum memberikan kepastian, tim kuasa hukum Raymond juga menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca Juga:PG Jatiroto Buka Suara soal Dugaan Penggelapan 75 Ton Gula, Kerugian Pembeli Capai Rp1,2 Miliar
Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 1364/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL.
Melalui gugatan itu, pihak Raymond meminta pembatalan perjanjian transaksi yang dinilai dilandasi iktikad buruk. Selain itu, penggugat juga menuntut pengembalian seluruh dana yang telah disetorkan beserta denda dan bunga sesuai tuntutan dalam perkara tersebut.
Dampak persoalan ini tidak hanya menyangkut kerugian finansial Raymond. Lebih jauh, perkara tersebut disebut turut memengaruhi rencana investasi besar yang sebelumnya telah disiapkan untuk sektor pertambangan Indonesia.
Raymond mengungkapkan, dirinya telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan mitra bisnis di Singapura untuk membangun fasilitas pengolahan hasil tambang. Ia juga mengaku telah memperoleh komitmen investasi dari konsorsium pemodal asal Jerman, Swiss, dan Kanada dengan nilai mencapai US$ 300 juta.
Namun, ketidakpastian hukum yang dialaminya membuat Raymond memutuskan menghentikan rencana ekspansi tersebut.
Baca Juga:Tergiur Jalur Khusus Masuk PPI Madiun, Pria Tertipu Rp150 Juta oleh Calo Berkedok Ajudan Pejabat
"Sekarang saya sudah tutup investasi untuk Indonesia. Saya alihkan cari tambang di Afrika. Di Afrika memang berat, tetapi situasinya masih jauh lebih baik dan ada kepastian hukum daripada di sini," ujar Raymond.
Keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan kepastian hukum dalam transaksi bisnis dapat berdampak lebih luas terhadap kepercayaan investor asing, terutama mereka yang berencana menanamkan modal dalam proyek jangka panjang.
Dinilai Jadi Peringatan bagi Iklim Investasi Nasional
Aktivis kemanusiaan Irma Hutabarat yang turut mendampingi Raymond menilai mandeknya penanganan perkara tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurut Irma, perlindungan hukum terhadap investor yang menjalankan kegiatan usaha secara legal merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi Indonesia.
Ia mengingatkan, ketidakpastian hukum berpotensi membuat investor kredibel mengurungkan niat menanamkan modal, sementara kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi spekulan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
