- Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menyokong usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran Rakabuming Raka.
- Didik Prasetiyono menanggapi pengunduran diri Gibran di tengah polemik legitimasi dengan menyatakan bahwa konstitusi harus menjadi pegangan mutlak.
- Didik mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menjaga roda pemerintahan dari kelumpuhan akibat konflik elite demi kepentingan rakyat.
SuaraJatim.id - Peta kekuatan politik nasional di parlemen Senayan berguncang hebat. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara mengejutkan menyokong usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Manuver politik ini menjadi sinyal adanya pergeseran seismik dalam konstelasi kekuasaan nasional, menyusul ikut merapatnya anggota fraksi dari partai-partai yang sebelumnya menjadi pilar pemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Perkembangan politik yang bergulir cepat, bahkan diwarnai pengunduran diri Gibran di tengah polemik legitimasi jabatannya, disorot tajam oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono.
Menyampaikan pandangannya dari Seoul, Korea Selatan, Didik menilai pembelotan suara di parlemen ini menjadi alarm keras tentang rapuhnya kekuasaan ketika etika dan komitmen politik mulai retak.
Baca Juga:Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
"Terus terang, publik tentu terkejut melihat proses politik yang berputar begitu cepat. Dalam waktu singkat, lanskap politik nasional berubah drastis. Tetapi inilah fakta politik yang tak terbantahkan, dan semua pihak wajib kembali menjadikan konstitusi sebagai pegangan mutlak," ujar Didik saat dihubungi pada Kamis (12/11/2026).
Didik secara khusus membedah fenomena bergabungnya anggota fraksi pendukung pemerintah ke dalam barisan pengusung HMP. Baginya, realitas ini membongkar mitos kekekalan koalisi pascapemilu.
"Ini poin paling krusial untuk dicermati. Mereka yang kemarin berada dalam satu gerbong politik, kini justru mengambil sikap berseberangan. Fakta ini membuktikan bahwa kemenangan elektoral tidak pernah menjadi jaminan loyalitas abadi," bebernya.
Menurut Didik, kekuasaan mungkin bisa direbut melalui kalkulasi angka pemilu, namun keberlanjutan kepemimpinan hanya bisa dirawat melalui konsistensi dan etika bernegara.
"Politik selalu bergerak dinamis. Di sinilah pentingnya komunikasi dan kesetiaan komitmen. Tanpa itu, pondasi kekuasaan akan mudah rapuh," lanjut politisi yang tengah menghadiri program kerja sama Friedrich Naumann Foundation (FNF) Jerman tersebut.
Baca Juga:Keputusan Mundur dari Wapres: Kemenangan Gibran, Kekalahan Puan dan Kawan-Kawan
Didik lantas mengaitkan turbulensi politik yang kini melingkari Gibran dengan jejak sejarah Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama PDI Perjuangan.
"Pak Jokowi memimpin Indonesia selama satu dekade berkat sokongan penuh PDI Perjuangan lewat sejarah perjuangan dan kepercayaan panjang yang dibangun bersama. Sayangnya, relasi itu berujung dengan cara yang kurang baik," ungkap Didik lugas.
Perjalanan tersebut, kata Didik, meninggalkan pesan moral yang terang benderang bagi seluruh elite: kekuasaan memiliki masa kedaluwarsa.
Kendati lawan politiknya kini berada dalam pusaran krisis, Didik menegaskan PDIP menolak bersikap jemawa. Ia berpegang pada ajaran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengenai falsafah Satyam Eva Jayate (pada akhirnya kebenaran yang akan menang).
"Kebenaran tidak memerlukan pesta pora atau sorak-sorai di atas kesulitan pihak lain. Biarlah waktu dan sejarah yang mengadili setiap jejak langkah para pemimpin," imbuhnya.
Terkait implikasi ketatanegaraan dan potensi kekosongan kursi wakil presiden, Didik mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga jalannya roda pemerintahan agar tidak lumpuh tersandera konflik elite.
