Selain pengembangan potensi desa, pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan).
Program ini memberikan stimulan modal usaha dan pendampingan kepada perempuan di perdesaan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
Sepanjang 2020–2026, Jatim Puspa telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan dukungan anggaran kumulatif Rp105,05 miliar.
Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada periode yang sama.
Baca Juga:Pembelotan Suara di Parlemen Terkait HMP Gibran, PDIP Jatim: Loyalitas Politik Ada Batasnya
Dukungan tersebut mencakup pengembangan unit usaha pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah, serta pariwisata.
Melalui pengembangan unit usaha tersebut, BUM Desa diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk masyarakat, sekaligus menambah pendapatan asli desa.
Khofifah mengatakan, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan dengan mendorong pengolahan hasil bumi agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.
“Kalau hasil panen bisa diolah dan dikemas di desa, warga ikut memperoleh penghasilan dari proses itu. Saya mengajak perguruan tinggi membantu warga menjaga mutu produk dan dunia usaha bermitra dengan BUM Desa untuk memasarkannya. Kita ingin nilai tambah hasil bumi dinikmati oleh keluarga yang menanam dan mengolahnya,” pungkasnya. ***
Baca Juga:Gubernur Khofifah & DPRD Jatim Setujui Raperda APBD 2027: Fokus Layanan Dasar, Pertumbuhan Ekonomi
