SuaraJatim.id - Puluhan orang yang tergabung dalam Rakyat Bersatu Untuk Pemilu Jujur dan Adil (Ratu Adil) mengawal beberapa perwakilan partai politik, yang protes ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa TImur.
Koordinasi aksi Ratu Adil Susi Susanti mengatakan KPU wajib melakukan perhitungan ulang, khususnya untuk suara Caleg DPRD Surabaya.
"Harus ada perhitungan ulang, karena kami menemukan bukti-bukti kecurangan. Salah satunya di TPS 21, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Ada C1 yang hilang, kami minta perhitungan ulang, terutama yang Pileg di tingkat Kota Surabaya. Untuk suara, ada perbedaan di C1 hologram dan C1 Plano, kita enggak tahu, yang salah yang mana, menurut data kami ada 12 warga yang tidak menerima satu kertas suara dari KPPS," ujar Susi, saat diserbu awak media di halaman Kantor KPU Kota Surabaya, Senin (22/4/2019).
Massa sempat melakukan orasi di depan kantor, dan mereka membubarkan diri, setelah beberapa perwakilan partai sudah diterima oleh Ketua KPU Kota Surabaya.
Salah satu perwakilan yang diteriman KPU Kota Surabaya adalah wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musyafak Rouf. Dalam pertemuan tersebut, Musyafak membeberkan adanya penggelembungan suara, dibeberapa TPS di Surabaya.
"Kami kesini untuk memberikan bukti pada KPU, yakni berupa C1 dari saksi kami di lapangan. Ada penggelembungan suara di beberapa TPS yang ada di Surabaya. Sehingga merugikan kami yang melapor disini," ujar Musyafak.
Meski begitu, Musyafak segan menjelaskan dari partai mana yang diuntungkan, karena penggelembungan ini.
"Kalian lihat sendiri saja bukti C1 dari kami, takutnya nanti saya fitnah. Ada 34 persen seluruh TPS di Surabaya terkena masalah C1. Supaya fair mari kita kembali hitung C1nya, dari ini kami datang kemari," kata Musyafak.
Sementara itu, perwakilan dari Partai Gerindra, Soetadi mendorong KPU Kota Surabaya tetap melakukan perhitungan ulang.
Baca Juga: Penghitungan Suara Ulang di Surabaya, Bawaslu: Hanya untuk Suara Caleg
"Rekomendasi Bawaslu adalah, meminta hitung ulang, tapi keinginan kita cari aktornya siapa," ungkap Soetadi.
Selain itu, bukan hanya KPU Kota Surabaya, Soetadi sarankan agar ada perbaikan sistem di KPU seluruh Indonesia.
"Untuk kembali koreksi sistem seluruh pemilu di Indonesia, mulai dari anggota TPS maupun saksi, karena tidak manusiawi dengan adanya Pemilu serentak ini," ujarnya.
Ketua DPC Partai Gerindra ini juga, sayangkan para saksi tidak diberi C1, oleh KPPS.
"Banyak saksi, yang tidak menerima C1. Mereka saksi partai yang tidak menerima dokumen tersebut," pungkasnya.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Gamelan Disita, Seniman Terusir: Pemkot Surabaya Segel Sekretariat DKS
-
Ironi di Balik Melesatnya Ekonomi Jatim: Sektor Pertanian Berjaya, Pengangguran Sarjana Tertinggi
-
Komplotan Pembalak Jati di Banyuwangi Digerebek, 5 Orang Kabur ke Dalam Rimba
-
Hardiknas, Gubernur Khofifah Luncurkan 40 Sekolah, Terima Rekor MURI & Hak Cipta Lagu "Jatim Cerdas"
-
Jalan Penghubung 3 Desa di Pacitan Bak "Jalur Neraka", Perbaikan Swadaya Tak Lagi Mempan