Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Resmi Jadi Tersangka Kasus Jasmas

SuaraJatim.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menetapkan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Darmawan sebagai tersangka kasus Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) DPRD Kota Surabaya terkait dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016.

Setelah diperiksa sebagai saksi dan terbukti, Darmawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Seperti yang diucapkan oleh Kepala Kejari Tanjung Perak, Rachmat Supriady, Selasa (16/7/2019) sore.

"Sore hari (Selasa) ini kami telah melakukan pemanggilan, terhadap saudara 'D', selaku wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Sebagai komitmen dari kami, akan menuntaskan perkara, terkait dengan jasmas tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya," ujar Rachmat.

Setelah pemeriksaan dilakukan tim penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya, memutuskan Darmawan menjadi tersangka dalam kasus Jasmas 2016.

Baca Juga: Siap-siap, Nama Sejumlah Jalan di Kota Surabaya Bakal Diganti

Sebelum Darmawan, salah satu anggota DPRD Kota Surabaya Sugito lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya merupakan pengembangan dari Agus Setiawan Tjong yang saat ini perkaranya sudah memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Setelah melakukan pemeriksaan kepada saudara 'D', Tim penyidik memperoleh lebih dari dua bukti, keterlibatan yang bersangkutan, dengan terdakwa saudara Tjong, selanjutnya penyidik menetapkan yang bersangkutan 'D' selaku wakil ketua DPRD Kota Surabaya sebagai tersangka, dan penyidik melakukan penanaman selama 20 hari kedepan di rutan Kejati," imbuhnya.

Menurut Kepala Kejari Tanjung Perak Rachmat, tersangka Darmawan mengkoordinir proposal untuk Jasmas di tingkat rukun tetangga. Bahkan, jumlahnya mencapai puluhan proposal.

"Proposal dari D ada 80 proposal," ungkapnya.

Setelah diperiksa penyidik Pidsus Kejari sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB, Darmawan mengunakan rompi tahanan serta mengunakan topi dan menutupi wajahnya dengan koran.

Baca Juga: Peserta Kontestasi Pilwalkot Surabaya Paling Banyak Lima Paslon

Kepada awak media, Darmawan mengemukakan masih menunggu proses selanjutnya.