Karena menurut Wimbo, pernah suatu kejadian calon pendaftar yang maju jadi calon gubernur dari partai lain terkendala ijazah di pertengahan dan harus didiskualifikasi. Hal itu yang menjadi kacamata PDI untuk tidak terjadi di partainya.
"Tentu kita tidak menginginkan itu, dan yang paling penting di PDI harus melaporkan LHKPN. Dia (calon) sudah harus melampirkan kekayaannya ke KPK lalu SKCK surat keterangan tidak dipidana dan yang terpenting bebas narkoba. Surat narkoba dari rumah sakit pemerintah atau BNN," jelasnya.
Kelengkapan berkas itu lah yang menjadi komitmen PDI Perjuangan untuk bisa memberikan calon pemimpin yang terbaik di Kota Surabaya.
"Ini justru komitmen kita menyajikan yang terbaik bagi kota Surabaya. Karena PDI berkomitmen mengajukan putra atau putri terbaik untuk memimpin suatu daerah," ujarnya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
Bella Anjani Mahasiswi IKADO Surabaya Dorong Generasi Z LAWAN 'Narsisme' dengan Buku Ilustrasi
-
Niat Sholat Rebo Wekasan di Bulan Safar, Amalan Tolak Bala Beserta Pandangan Ulama
-
Festival Mangrove, Gubernur Khofifah Ajak Warga Jaga Ekosistem dan Bangun Ekonomi Berkelanjutan
-
DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025
-
DPRD Jatim Soroti Defisit dan Ketergantungan SiLPA di P-APBD 2025 yang Membengkak