Terkendala Aturan, Renovasi SDN Gentong Bisa Dimulai 2020

SuaraJatim.id - Kunjungan pertama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke Kota Pasuruan tidak memberikan komentar banyak. Usai rapat di Kantor Pemkot Pasuruan Nadiem bergegas masuk mobil dan meninggalkan para awak media.

Sementara itu, Sekda Pemkot Pasuruan Bahrul Ulum, dalam pertemuannya dengan Nadiem, membahas penyelesaian pembangunan renovasi dan murid serta guru yang ada di SDN Gentong.

"Intinya (Pak Menteri) mengharapkan supaya ini segera bisa disolusikan baik langkah pendek dalam rangka pembangunan permanen. Bisa dibangun permanen untuk pelayanan proporsional, aman, tentu tidak mengkhawatirkan," kata dia saat di Kantor Pemkot Pasuruan pada Kamis (7/11/2019).

Terkait pergantian kegiatan belajar mengajar siswa, hingga kini pemkot masih belum menemukan solusi. Apabila tak menemukannya, maka para murid akan belajar menggunakan dua shift di sekolah tersebut.

Baca Juga: Endus Ada Penyimpangan, Polisi Bidik 4 Calon Tersangka Kasus Atap SD Roboh

"Kita carikan alternatif gimana kira-kira yang terbaik untuk anak-anak, ya tentu tempatnya kita cari. Tapi rupanya belum ketemu kalau tidak ada kalau di cek ruang kelas lainnya aman itu menjadi alternatif," ujarnya.

"Semuanya yang tidak roboh bisa difungsikan, cuma mungkin kalau terpaksa ya double shift ada pagi dan siang. Tapi itu juga di bicarakan antara dinas pendidikan dengan kepala sekolah," lanjutnya.

Untuk rencana pendampingan psikologis untuk murid-murid dari pihak Unicef, kata Bahrul, sudah siap untuk memberikan trauma healing bagi mereka para korban.

"Saya membayangkan trauma anak anak panjang dan parah ternyata anak anak ingin segera sekolah lagi. Ini pendampingan untuk trauma healing sudah direncanakan, segera dari Unicef sudah siap untuk melaksanakannya," jelasnya.

Selain itu, Bahrul mengungkapkan pembangunan renovasi atap kelas di SDN Gentong dipastikan tak bisa menggunakan dana tak terduga di tahun 2019.

Baca Juga: Lagi, Atap SD di Kabupaten Ponorogo Ini Nyaris Ambruk

Dia mengatakan alasannya karena terkendala aturan. Dalam perencanaan pembangunan bangunan baru hal itu terlalu mepet karena tahun 2019 segera berakhir.