LBH Minta Pemerintah Klarifikasi Klaim Bantuan Hukum Kasus Yuli Riswati

SuaraJatim.id - Perkembangan kasus deportasi buruh migran Yuli Riswati dalam penanganan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Kekinian, pihak LBH tengah mengirimkan surat sebagai bentuk klarifikasi kepada Pemerintah Indonesia terkait klaim pemberian bantuan hukum terhadap Yuli.

Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota LBH Surabaya Habibus sedang meminta klarifikasi terkait sikap pemerintah yang menyatakan memberikan bantuan hukum.

"Kami meminta klarifikasi sikap pemerintah memberikan bantuan hukum. Kami melakukan klarifikasi bantuan hukum seperti apa supaya tidak ada klaim sebelah," kata Habibus, Rabu (18/12/2019).

Pengiriman klarifikasi tersebut dilakukan sejak Kamis (12/12/2019) dengan batas waktu selama 14 hari. Klarifikasi tersebut akan ditembuskan ke Kemenlu Gubernur, Bupati Jember, Disnaker Jember, LP3TKI dan BNP2TKI.

Namun, hingga saat ini pihak Kemenlu masih belum ada jawaban. Apabila tak kunjung dapat jawaban, LBH Surabaya akan mengajukan somasi.

"Sampai saat ini tidak ada komunikasi dari pihak keluarga atau kuasa hukum. Kalau sampai batas waktunya tak ada jawaban kami akan ajukan somasi ke mereka," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE Indonesia Anis Hidayah yang juga membantu Yuli juga mengatakan jika klarifikasi yang diajukan memang belum diterima. Seharusnya Kemenlu, pemerintah Indonesia bisa terbuka untuk memberikan bantuan buruh migran yang terkena kasus.

"Klarifikasi melalui kuasanya ke Kemenlu belum diterima, terus saya kasih lagi nomornya direktur perlindungan, bisa lagi belum sampai atau posisinya di mana. Tapi seharusnya Kemlu, pemerintah yang relatif terbuka bisa menyediakan bantuan hukum dan advokasi, serta pendampingan," katanya.

Kontributor : Arry Saputra

Baca Juga: Migrant CARE: Deportasi Yuli Riswati Cederai Demokrasi