Ngontel ke Surabaya, 70 Warga Banyuwangi Desak Khofifah Cabut Izin Tambang

SuaraJatim.id - Puluhan warga Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggrahan Kabupaten Banyuwangi bersama-sama mengayuh sepeda menuju Surabaya untuk menemui orang nomor satu di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sebanyak 70 warga antitambang tersebut mendesak Khofifah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Bumi Suksesindo.

Sebanyak 70 warga tersebut rencananya akan menempuh jarak sekitar 310 kilometer menuju ibu kota Jawa Timur tersebut. Keberangkatan mereka dimulai pada Sabtu (15/2/2020) sekitar pukul 07.00 WIB.

Sesampainya di Jember, seorang perwakilan warga Sumberagung Siwi Lestari mengatakan, mereka berencana singgah satu malam di Kota Karnaval tersebut.

“Harapan kami Bu Gubernur mencabut IUP PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI),” kata Siwi (42) saat ditemui Jatimnet.com-jaringan Suara.com di Pondok Pesantren Islam Asshiddiqi Putri (Ashri) Jember pada Minggu (16/2/2020).

Siwi menjelaskan rute yang ditempuh 70 warga tersebut mulai Banyuwangi-Jember-Lumajang-Probolinggo-Pasuruan-Sidoarjo dan berakhir di Surabaya, pada 19 Februari 2020 mendatang. Diungkapkan Siwi, pihaknya juga mencari dukungan saat singgah di beberapa kota. Seperti yang akan dilakukan di Lumajang, mereka akan menginap di kantor PC NU setempat.

Selain meminta Khofifah mencabut izin usaha, warga Sumberagung meminta gubernur mempertimbangkan dampak ekologi.

“Tambang itu menimbulkan limbah yang menyulitkan kami mencari nafkah,” katanya.

Dikemukakan Siwi, keberadaan tambang membuat perekonomian keluarganya turun drastis. Bahkan, warga sekitar tidak bisa melaut, karena banyak ikan mati tercemar limbah tambang.

“Sekarang dalam satu keluarga sudah timbul gesekan. Apalagi dengan warga yang tidak bersaudara. Karena warga terpecah,” ucapnya.

Baca Juga: Cerita dari Tenda Warga Sumberagung yang Bersama Melindungi Gunung Salakan

Disebutnya, selama ini warga propenambangan telah diuntungkan perusahaan dengan menjadikan mereka sebagai karyawan. Dia juga menyatakan, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dianggap bersikap tidak netral. Warga menyebut Anas enggan menemui warga Pancer saat menggelar demo.

“Kami mengundang acara Petik Laut tidak pernah datang. Beda kalau yang mengundang perusahaan,” katanya.

Sementara itu, seorang aktivis yang menyertai warga Usman A Hilmy mengatakan, penambangan emas akan diperluas hingga Gunung Salakan. Padahal, lokasi Gunung Salakan tak jauh dari Tumpang Pitu yang bakal dikelola DSI, selaku anak perusahaan BSI.

“Kami mendesak IUP untuk Gunung Salakan tidak diterbiatkan dan meminta gubernur mencabut IUP Tumpang Pitu,” ujar Usman.

Usman menyebut dua perusahaan tambang tersebut adalah milik PT Merdeka Copper Gold Tbk. Perusahaan yang telah mengeksplorasi tambang sejak 2012 di lima desa sehingga mengakibatkan empat ribu warga terdampak area konsesi.

Berdasarkan situs resminya, jajaran komisaris diisi Edwin Soeryadjaya, Garibaldi Thohir dan politikus Gerindra Dhohir Farisi. Dhohir Farisi menjadi komisaris menggantikan istrinya, Yenny Wahid yang juga putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.