SuaraJatim.id - Kabupaten Jember, Jawa Timur belum juga mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2020. Di Indonesia, kini cuma Jember yang belum mempunyai uang untuk menjalankan roda pemerintahan di tahun 2020.
Itu yang menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara bupati dan DPRD Jember yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (14/2/2020) lalu.
Selain dihadiri pimpinan DPRD Jember dan Bupati Faida, pertemuan dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal M. Piliang, Pelaksana Harian Direktur Keuangan Daerah Moch. Ardian, dan Inspektur III Elfin Elyas.
“Kemendagri menyampaikan bahwa di Indonesia hanya Jember yang satu-satunya belum punya APBD,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Senin (17/2/2020) kemarin.
Baca Juga: Habis Diliput Media, Bupati Jember Tarik Bantuan dari Korban Banjir
Menurut Halim, dalam rapat itu, bupati menyampaikan kurangnya loyalitas birokrasi. Sementara DPRD menyampaikan bahwa persoalan APBD 2020 terkait dengan sejauh mana kepatuhan Bupati Faida menjalankan rekomendasi Mendagri tentang SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) maupun pengembalian pejabat dan rekomendasi KASN (Komite Aparatur Sipil Negara).
Proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020 akan dimulai kembali. Sebagai solusi menuntaskan permasalahan, Kemendagri akan mengutus Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendampingi pembahasan maupun rapat-rapat RAPBD,.
“Rapat tersebut juga menegaskan bahwa DPRD mempunyai fungsi budgeting. Fungsi ini sebagaimana dalam UU Pemerintah Daerah adalah bisa membahas dan menyetujui bersama. Ini artinya bisa menggeser dan mengubah anggaran,” kata Halim.
Pembahasan diawali dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Bila KUA-PPAS tidak linier dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maka DPRD bisa minta kepada bupati untuk membenahi. Baru nanti kami lihat bagaimana perkembangannya,” kata Halim.
Baca Juga: Khawatir UMK Diganti Upah Per Jam, Sarbumusi Jember Demo Tolak RUU Cika
Apakah DPRD Jember akan minta KUA-PPAS dirombak?
Berita Terkait
-
Dari Pecel Gudeg Sampai Prol Tape, Jelajahi 7 Kuliner Unik Khas Jember
-
Dari Jember ke Korea: Bagaimana Megawati Hangestri Ukir Sejarah di Liga Voli Korea
-
Pembelaan Dewi Perssik Usai Dinyinyiri Gegara Kasih Beras 5 Kg dan Uang Rp 10 Ribu ke Warga Jember
-
Lebaran Duluan! Umat Islam di Jember Salat Ied Hari Ini
-
Apa Pekerjaan Suami Bu Guru Salsa? Resmi Menikah Usai Videonya Viral
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
Pilihan
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
-
BREAKING NEWS! Indonesia Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
-
IHSG Susah Gerak, Warga RI Tahan Belanja, Analis: Saya Khawatir!
Terkini
-
Puluhan Mantan Karyawan yang Ijazahnya Ditahan Resmi Lapor Polisi
-
Layanan Wealth Management BRI Diakui Dunia, Raih Penghargaan Internasional dari Euromoney
-
Kronologi Kebakaran Rumah di Tegalsari Surabaya, 2 Orang Meninggal Dunia
-
Khofifah Bahas Kerja Sama Pendidikan hingga Energi Terbarukan dengan Delegasi Tomsk Rusia
-
Harga Gabah Kering Jatuh, DPRD Jatim: Panen Raya Terancam Tak Dinikmati Petani