SuaraJatim.id - Malang Raya di Jawa Timur memutuskan akan mengajukan pemberlakukan PSBB. Tiga kepala daerah Malang Raya, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu menyepakati penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Selasa malam (28/4/2020).
Mereka khawatir jumlah kasus COVID-19 makin bertambah. Hal ini terungkap saat pertemuan yang difasilitasi Bakorwil Malang Pemprov Jawa Timur.
Ketiga pemerintah daerah (Pemda) telah sepemahaman, agar kasus penularan COVID-19 dapat segera ditangani bersama-sama sebagai satu kesatuan wilayah Malang Raya yang saling berhubungan.
Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan agar kesepakatan ini dapat segera dibahas bersama Gubernur Jatim, meski keputusan pemberlakuan PSBB sepenuhnya kewenangan ada pada tangan Menteri Kesehatan.
"Paradigma kami dengan tiga daerah supaya lebih efektif. Modelnya (mekanisme PSBB) bagaimana, akan dibahas (bersama Pemprov)," kata Sutiaji.
Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyampaikan dukungannya untuk PSBB Malang Raya. Sebab, meskipun wilayahnya paling kecil, namun keberadaan kota berjuluk Swiss Kecil itu sebagai penopang Malang Raya. Serta penghubung antara Kota dan Kabupaten Malang.
"Malang Raya itu sudah merupakan satu kesatuan, berbeda dalam hal otoritas pemerintahannya. Akan tetapi dalam mobilisasi dan masyarakat, kita seperti tidak ada pagarnya. Sudah jadi satu," kata Dewanti
"Jadi ketika Kabupaten Malang dan Kota Malang sudah dianggap punya keharusan untuk PSBB, Kota Batu harus mendukung. Karena kalau tidak, nanti yang akan kena dampaknya, yang rugi Kota Batu sendiri," imbuhnya.
Hal senada disampaikan Bupati Malang Sanusi. Bahwa kasus konfirmasi positif di wilayahnya makin mengkhawatirkan. Total kini ada 28 kasus PDP positif.
Baca Juga: 2 Pekan PSBB, Pasien Positif Corona di Jakarta Hampir Sentuh 4.000 Orang
"Mayoritas kasus merupakan kluster Sukolilo Surabaya (pelatihan haji)," kata Sanusi.
Merespon itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Benny Sampirwanto, mengatakan rapat bersama tiga kepala daerah Malang Raya memang bertujuan menyamakan persepsi tentang PSBB. Selanjutnya, ketiga kepala daerah bakal mempresentasikan usulan tersebut kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
"Nanti kepala daerah akan presentasi, sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2020. Nanti disana dievaluasi oleh Forkopimda Provinsi. Jadi Perwali dan Perbup, itu merujuk pada Pergub, ada sinkronisasi. Sehingga tidak ada saling bertentangan atau bagaimana," kata Benny ditemui awak media usai rapat koordinasi.
Kontributor : Aziz Ramadani
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Orang Kena OTT, Satu Tim KPK Masih Menunggu di Sulawesi Selatan
- Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 PDF, Cek Jadwal Libur Nasional Terbaru
- 45 Kode Redeem FF Terbaru 8 Agustus: Klaim Pain Tendo, Diamond, dan SG2
- Siapa Pembuat Film Animasi Merah Putih One For All yang Tuai Kontroversi?
- Kenapa Disebut 9 Naga? Tragedi Tewasnya Joel Tanos Cucu '9 Naga Sulut' Jadi Sorotan
Pilihan
-
Perang Tahta Sneaker Lokal 2025: Compass Sang Raja Hype, Ventela Sang Raja Jalanan?
-
3 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Baterai Jumbo Minimal 6000 mAh Terbaru Agustus 2025
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik Agustus 2025
-
Auto Bisa Tebak Kepribadianmu: Kamu Tim Vans atau Tim Converse?
-
Daftar Saham IHSG yang Resmi Masuk MSCI, Ada yang Auto Naik 20 Persen
Terkini
-
Polri-Bulog Gelar Pasar Murah di Madiun, Distribusikan 6 Ton Beras
-
Demam One Piece vs Nasionalisme, Khofifah: Jangan Kibarkan Jolly Roger di Samping Merah Putih!
-
AgenBRILink Podomoro Jaya, Mitra BRI yang Dorong UMKM dan Pertanian di Gowa
-
Gubernur Khofifah ke Tim World Food Programme: Jatim Siap Pelaksana Pertama Beras Fortifikasi MBG
-
Gubernur Khofifah: Ribuan Ojol dan Masyarakat Rentan Ekonomi Dapat Manfaat Pemutihan Pajak Kendaraan