SuaraJatim.id - SMKN 4 Kota Malang viral karena dipasang plang merk hotel. Tapi faktanya benar, di sekolah itu ada hotel.
Sejumlah ruang kelas sekolah menjadi kamar hotel dan dikomersilkan. Rupanya, itu sengaja.
Sekolah vokasi yang berada di Jalan Tanimbar, Klojen, Kota Malang, itu juga terpasang papan nama RedDoorz. Kontan saja, itu kemudian viral di media sosial.
Sekolah tidak membenarkan jika adanya hotel di sekolahnya itu karena dampak pandemi Covid-19. Tapi semuanya untuk menunjang studi siswa yang mengambil jurusan perhotelan.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Eko Wahyudi, menjelaskan adanya hotel dengan menggandeng pihak swasta itu sudah berdiri sejak tahun lalu.
Sebelumnya, SMKN 4 Malang bekerja sama dengan Airy Syariah. Karena Airy kolaps, pihaknya kemudian menggandeng RedDoorz dengan sistem sharing profit.
"Fungsinya memang untuk laboratorium praktik jurusan perhotelan. Faktanya memang tidak ada hubungannya dengan pandemi karena kita sudah punya hotel tahun lalu," katanya, Selasa (14/7/2020).
Ia menceritakan sejarah munculnya inisiatif pembukaan kamar hotel yang memanfaatkan ruang kelas. Beberapa tahun lalu, jumlah penerimaan siswa SMKN 4 Malang dibatasi.
Semula satu angkatan bisa 1200 peserta didik. Karena ada peraturan pemerintah terkait pembatasan, pihaknya mengurangi sekitar delapan kelas per angkatan.
Baca Juga: Terawan Revisi Kepmen Corona, Istilah ODP, PDP, dan OTG Dihapus
"Nah kelas yang kosong kan tidak terisi, inovasinya kita buka hotel diiringi dengan pembukaan perhotelan. Sekolah kita juga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimana kita diberi kewenangan untuk membuka usaha, yakni pelaporannya ke BPKAD provinsi," bebernya gamblang.
Kamar hotel yang dipakai untuk umum ini merupakan sisa ruang kelas yang dlunya dikurangi akibat pengurangan jumlah siswa.
SMKN 4 Malang mempunyai total 28 kamar. Rinciannya, 26 kamar mandi dalam, 2 kamar mandi luar. Semuanya difasilitasi AC, TV, spring bed dan fasilitas penunjang lainnya layaknya hotel berbintang.
Eko menambahkan, bisnis perhotelan yang digerakkan sekolahnya ini tahun lalu dilaporkan mendapati banyak pengunjung. Terutama saat weekend.
Menurut Eko, penetrasi sekolah dengan menggandeng pihak swasta demi bisnis dan pendidikan diperbolehkan. Karena, kata dia, SMKN 4 Malang masuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Aturannya pihak swasta boleh masuk dan kerjasama. Kita boleh kerjasama karena BLUD. Jadi yg penting di situ ada sharing profit yang saling menguntungkan," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Pecinan Kota Malang dan Luka Panjang Etnis Tionghoa Pasca G30S
-
Mengenal COVID-19 'Stratus' (XFG) yang Sudah Masuk Indonesia: Gejala dan Penularan
-
Kenali Virus Corona Varian Nimbus: Penularan, Gejala, hingga Pengobatan Covid-19 Terbaru
-
Mengenal Virus Corona Varian Nimbus, Penularan Kasus Melonjak di 13 Negara
-
7 Fakta Kenaikan Kasus COVID-19 Dunia, Thailand Kembali Berlakukan Sekolah Daring
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
PDIP Tergusur Gerindra? Dari Kamar Indekos Bung Karno, Hasto Kirim Pesan Menohok
-
Khofifah Ajak Siswa Sekolah Rakyat Pasuruan Kobarkan Semangat Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas
-
Kemenhut Berhasil Padamkan Kebakaran 30 Hektare di Gunung Rinjani
-
Ruko Fotokopi di Ponorogo Rata dengan Tanah Usai Perselingkuhan Terbongkar
-
Aktivis Ngaku Dicekik Kades Saat Demo Tolak Utang Rp786 Miliar di Gedung DPRD