SuaraJatim.id - Anggota DPRD Kota Madiun Ikhsan Abdurrahman Siddiq terjaring razia balap liar. Wakil rakyat itu terjaring razia balap liar yang diselenggarakan Polres Madiun Kota pada Kamis (7/5/2020) lalu.
Terkait itu, DPC PDIP Kota Madiun pun merekomendasikan Ikhsan dipecat dari keanggotan partai berlogo banteng tersebut.
Ketua DPC PDIP Kota Madiun, Anton Kusumo, mengatakan setelah peristiwa terjaringnya Ikhsan dalam razia balap liar, pengurus PDIP melakukan rapat pleno untuk membahas kasus tersebut. Pada rapat tanggal 4 Juni 2020 tersebut diputuskan bahwa Ikhsan telah melanggar kode etik partai dan tidak menghormati amanah partai.
Untuk itu, DPC PDIP Kota Madiun mengusulkan kepada DPP PDIP untuk memecat keanggotan Ikhsan sebagai anggota partai berlambang moncong putih itu.
“Dalam rapat pleno di tingkat DPC itu diputuskan untuk memberhentikan Ikhsan dari keanggotaan partai. Usulan itu sudah disampaikan ke DPD Jatim dan DPP PDIP,” kata Anton saat ditemui di kantor PDIP Kota Madiun, seperti dikutip dari Solopos.com - jaringan Suara.com, Selasa (21/7/2020).
Saat ini surat terkait rekomendasi pemecatan Ikhsan dari DPC PDIP Kota Madiun juga telah dikirimkan ke DPD PDIP Jatim. Pihaknya juga telah dipanggil DPD untuk memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut.
Pelanggaran Berat
Menurutnya, Ikhsan telah melakukan pelanggaran etik berat karena terlibat dalam aktivitas ilegal balapan liar di ring road Madiun. Selain itu, dalam kondisi negara yang sedang berjuang atas memutus rantai persebaran Covid-19, justru Ikhsan yang merupakan anggota dewan malah melakukan aktivitas yang tidak mematuhi protokol kesahatan.
“Justru karena dia pejabat publik seharusnya ikut mengamankan keputusan pemerintah. Apalagi partainya merupakan partai pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga: Santai Walau Mobil Aparat Melintas, Kerumunan Balap Liar Ini Bikin Salfok
Anton menilai Ikhsan telah mencoreng nama baik partai dengan melakukan kegiatan ilegal tersebut. Ikhsan juga dinilai telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Selanjutnya, PDIP Kota Madiun masih menunggu sidang pleno yang diselenggarakan DPD PDIP Jatim. Hasil rekomendasi dari DPD Jatim itu nantinya akan diajukan ke DPP PDIP untuk diputuskan.
“Yang memutuskan sanksi dari pusat. Daerah hanya bisa merekomendasikan,” jelas dia.
Setelah nanti dipecat, tentu secara otomatis jabatan Ikhsan sebagai anggota DPRD Kota Madiun juga akan berakhir. DPC nantinya akan menyiapkan nama yang mengganti Ikhsan di kursi DPRD.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
Terkini
-
Diupah Rp20 Ribu per Titik, Pemuda Surabaya Jadikan Kamar Kos Tempat Pecah Paket Ganja dan Ekstasi
-
Dana Operasional KBS Diduga Diselewengkan, Mantan Dirut Terancam Disidang dalam Kasus Korupsi
-
Warga Cuma Dapat Rp50 Ribu dan Sembako: 3 Tersangka Baru Korupsi KUR Jember Ditahan
-
Rp70 Miliar Hanya untuk Lintasan Sementara, Gapasdap Minta Dermaga Ketapang-Gilimanuk Dipermanenkan
-
Gubernur Khofifah Salurkan 19 Alsintan bagi Petani Bondowoso untuk Dorong Produktivitas Pertanian