Wali Kota Risma Dinilai Tak Netral, Halalkan Segala Cara Menangkan Jagonya

SuaraJatim.id - Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono menegaskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah sangat tidak netral sebagai kepala daerah.

Bahkan, dalam Pilwali kali ini, Hari Cipto menilai Risma cenderung menghalalkan segala cara untuk memenangkan Eri Cahyadi-Armuji dalam Pilwali Surabaya 2020.

"Bu Risma tidak netral dan menggunakan kekuasaannya agar Eri menang, dan juga menghalalkan semuanya untuk memenangkan Eri," ujarnya, kepada wartawan di Surabaya, Selasa (20/10/2020).

Hari mengungkapkan, Risma menggerakkan RT/RW untuk memenangkan Eri Cahyadi. Buktinya, para pengurus RW digelontor dana sebesar Rp 1 miliar dengan dalih program pembangunan dari Musrembang. Sayangnya, uang miliaran itu tidak jelas peruntukannya.

"Di tempat saya dan tempat sekretaris saya di Keputih digelontor Rp 1 miliar, tapi peruntukannya untuk apa enggak jelas, tapi katanya itu program musrembang," katanya.

Hari sangat menyayangkan sikap Risma yang cenderung berpihak dan menghalalkan segala cara. Harusnya, meski memiliki jago dalam Pilwali Surabaya bisa bertarung secara demokratis.

SCWI, kata Hari, akan melakukan identifikasi dan pengumpulan bukti. Jika nanti ditemukan pelanggaran, makan SCWI akan melapor ke Kejati Jatim.

"Kejati harus independen meski sudah dikasih rumdis oleh Risma di Jalan Ngagel, ngak boleh ewu pakewuh," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni menambahkan, Risma memang sudah tidak netral. Dari awal Risma sudah larut dalam kontestasi Pilwali Surabaya dan sangat berpihak.

Baca Juga: Lima 'Tuhan' Ikut Coblosan Pilkada Jember, Semuanya Berjenis Kelamin Lelaki

"Dari awal berharap Bu Risma bersikap sebagai negarawan, tidak terlalu larut dalam kontestasi, tapi sudah berpihak dari awal. Sejak awal kami mengingatkan Bu Risma mau meninggalkan legacy apa," ujarnya.

Toni, sapaannya, menyebut banyak indikator Risma tidak netral. Salah satunya pencairan dana kampung tangguh di momen kampanye Pilwali Surabaya, padahal COVID-19 sudah melandai.

"Di saat kampung tangguh butuh pembiayaan, pemkot tidak responsif, akhirnya partisipasi warga meningkat, mereka urunan sendiri untuk membiayai kegiatannya, padahal ada SK dari camat," katanya.

Namun justru memasuki tahapan kapanye, anggaran itu diberikan oleh Pemkot Surabaya. Padahal, Ia melanjutkan, COVID kondisinya melandai. Artinya, urgensi anggaran itu sudah tidak relevan kalau itu tujuannya kemanusiaan.

Selain itu, di saat masyarakat Surabaya kelaparan akibat COVID-19 sekitar bulan April, DPRD Surabaya sudah menyetujui refocusing dan realokasi anggaran. Ada anggaran sebesar Rp164 miliar yang bisa diperuntukkan kepada 260 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sayangnya, anggaran itu tidak pernah direalisasikan

"Dalam waktu dekat anggaran itu direalisasikan, berarti tujuan itu bukan murni kemanusiaan," ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Toni, penggunaan dana kelurahan di beberapa tempat yang tidak sesuai dengan hasil Musrembang 2019 menjadi sekian contoh Risma menggunakan instrumen kekuasaan dalam Pilwali 2020 ini.

"Termasuk penertiban APK, disitu ada inkonsistensi, APK palson 2 ditertibkan sementara paslon 1 tidak, tidak mungkin sekelas Kasatpol PP punya inisiatif begitu," ujaranya.

Toni mengingatkan, dengan keberpihakan itu akan membuat masyarakat tidak berempati kepada Risma dengan segala pencapaiannya selama 9 tahun menjadi wali kota.

"Percayalah diatas ilmu itu ada adab. Nanti masyarakat yang akan menilai, bahwa Risma itu sebagai negarawan atau politisi tulen, biar terang benderang, dibilang politisi kadang-kadang Bu Risma ngak mau," katanya.

Kontributor : Dimas Angga Perkasa