Anggota DPRD Blitar Mengamuk di Proyek Saluran Irigasi, Ini Masalahnya

SuaraJatim.id - Anggota DPRD Kabupaten Blitar mengamuk saat melihat proyek saluran irigasi di Dusun Jajar, Kecamatan Selopuro. Karena bangunan proyek senilai Rp 671 juta itu jauh dari kata layak.

"Iki garapan opo iki? Lak main yo main tapi ojo nemen-nemen mas. Duit e masyarakat kok digawe dolanan. (Ini garapan apa ini? Kalau main ya main. Tapi jangan keterlaluan mas. Ini uangnya masyarakat kok dipakai mainan)," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Tulungagung, Panoto, saat memeriksa kualitas bangunan, Jumat (6/11/2020).

Panoto berang. Pasalnya, bangunan yang seharusnya kuat usai mengering, justru mudah hancur ketika dikorek menggunakan jari.

Campuran semen yang tidak begitu kuat membuat batuan yang ada di dalamnya begitu mudah untuk diangkat.

Baca Juga: Kisah Toni Mendulang Cuan dari Beternak Perkutut Bangkok

Tak puas dengan kinerja kontraktor, Panoto merekomendasikan bangunan itu untuk dibongkar dan dibangun ulang.

Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu ada di lokasi meminta kontraktor untuk membongkarnya.

"Yo wis rapopo bongkar ae. (Sudah tidak apa-apa bongkar saja),” teriak kontraktor dengan mimik sedikit emosi.

Bangunan yang jauh dari harapan itu juga diamini oleh pelaksana. Panoto prihatin dengan hasil pembangunan saluran irigasi yang dikerjakan CV. Dirgantara Putra Pratama.

Menurut Panoto, tak ada alasan bangunan menjadi tidak berkualitas. Pasalnya komponen proyek seperti konsultan, pengawas, dan mandor sudah lengkap ketika proyek irigasi sepanjang 1,8 Km mulai digarap.

Baca Juga: Kritik Makanan di Kereta Api Terlalu Mahal, Pria Ini Disemprot Balik Publik

"Ini merugikan masyarakat. Tidak ada pilihan lain selain dibongkar, kemudian dibangun lagi sesuai standar," kata Panoto.

Panoto curiga, bangunan dengan kualitas demikian juga ada di lokasi lain. Ia mengaku akan kembali mengecek kualitas bangunan yang lain.

Menurut Panoto, kualitas bangunan yang ia temukan itu beda dengan kontrak kerja yang ada.

"Kita akan cek bangunan yang lain. Karena bisa jadi bangunan seperti ini juga ada di tempat lain," imbuhnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Blitar Ratna Dwi mengatakan, rekomendasi proyek itu untuk dibongkar sudah dilakukan.

Ratna mengaku, dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR akan mengawasi lebih ketat.