SuaraJatim.id - Beberapa hari terakhir publik dihebohkan dengan kepulangan berlanjut acara Habib Rizieq Shihab hingga menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19. Salah satu imbasnya adalah pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh polisi.
Terkait hal itu, Rocky Gerung justru menyebut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD layak diperiksa polisi karena pelanggaran protokol kesehatan Habib Rizieq Shihab (HRS).
Kata dia, sebabnya, Mahfud MD dinilai mengizinkan Habib Rizieq pulang hingga berkumpulnya massa untuk menjemput.
Rocky Gerung mengatakan, pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh pihak kepolisian tidak tepat.
"Yang mesti dipanggil itu Mahfud MD," ucap Rocky dikutip Suara.com dari tayangan dalam Kanal YouTube miliknya.
Kejadian sekarang, kata Rocky, bisa dicegah sebelumnya apabila pemerintah maksimal mengantisipasi kepulangan Habib Rizieq. Dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD dan intelijen negara.
Rocky Gerung mengungkit klarifikasi Mahfud MD yang mengatakan negara mengizinkan Habib Rizieq pulang asalkan tidak membuat keributan.
"Dari awal pemerintah mendua, Habib Rizieq mau pulang apa gak. Akhirnya karena psikologi massa, maka Mahfud MD mengizinkan, silakan jemput yang penting jangan bikin keributan," kata Rocky.
Pernyataan Mahfud MD yang membolehkan publik menjemput Habib Rizieq di bandara dirasa Rocky Gerung mendiskresi kekuasaan terhadap PSBB DKI Jakarta.
Baca Juga: Sambil Nangis, Ustaz Haikal Ungkap Habib Rizieq Mau Ngobrol Sama Jokowi
"Jadi orang menganggap pemerintah mempersilakan. Oleh karena itu Mahfud MD yang harusnya menyiapkan pengamanan itu. Kan dia yang izinkan," terangnya.
Oleh sebab itu, kalau Anies Baswedan dipanggil karena hajatan Habib Rizieq menyalahi protokol kesehatan, menurut Rocky justru Mahfud MD lah yang seharusnya dipanggil.
"Sebenarnya Mahfud MD bilang silakan jemput itu diskresi kekuasaan terhadap PSBB. Jadi yang mesti dipanggil itu Mahfud MD. Kenapa anda sebut silakan jemput, itu yang mesti diklarifikasi," tandas Rocky Gerung.
"Kalau Anies Baswedan saya kira gak ada soal karena PSBB dia keluarkan dan belum pernah dicabut. Anies Baswedan gak kasih diskresi di Petamburan," lanjutnya tenang.
Perihal BNPB yang membagikan masker, Rocky Gerung menganggap hal itu adalah langkah pencegahan sesuai prosedur sebelumnya. Jadi, upaya itu pun tidak bisa disalahkan.
"Kalau BPNB dia gak mungkin mencegah karena massanya banyak maka dia preventif dengan menyiapkan masker. Kan prosedurnya dijalankan sebelumnya," ucap Rocky.
Berita Terkait
-
Sambil Nangis, Ustaz Haikal Ungkap Habib Rizieq Mau Ngobrol Sama Jokowi
-
FPI Terima Surat Panggilan Polisi, Disuruh Datang Rabu Ini
-
FPI Bakal Penuhi Panggilan Polisi Hari Ini, Habib Rizieq Datang?
-
Panitia hingga Tamu Pernikahan Putri Habib Rizieq Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Sampai Berkaca-kaca! Sekjen HRS Centre Sampaikan Pesan Emosional ke Jokowi
Terpopuler
- Dulu Dicibir, Keputusan Elkan Baggott Tolak Timnas Indonesia Kini Banjir Pujian
- Lupakan Brio, Ini 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Sporty dan Irit Mulai Rp60 Jutaan
- Siapa Brandon Scheunemann? Bek Timnas Indonesia U-23 Berdarah Jerman yang Fasih Bahasa Jawa
- Di Luar Prediksi! 2 Pemain Timnas Indonesia Susul Jay Idzes di Liga Italia
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Nissan 3 Baris Mulai Rp50 Jutaan, Pas untuk Keluarga
Pilihan
-
Krisis Air Ancam Ketahanan Pangan 2050, 10 Miliar Penduduk Dunia Bakal Kerepotan!
-
Mentan Amran Sebut Ada Peluang Emas Ekspor CPO RI ke AS usai Kesepakatan Tarif
-
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Grup B Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
-
Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak di Grup B Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia
-
BREAKING NEWS! Drawing Tuntas, Timnas Indonesia Hadapi Dua Negara Ini
Terkini
-
Check-Up Rutin: Investasi Kesehatan untuk Cegah Kanker
-
Tren Skincare Anti-Aging 2025: Dari Serum Retinol hingga Perawatan Laser, Apa yang Paling Efektif?
-
Rahasia Hubungan Intim Suami Istri dalam Islam: Ibadah Bernilai Pahala & Tips Lengkapnya
-
Gen Z Lelah Cari Kerja? Profesi Zaman Dulu Kembali Jadi Incaran, Ini Daftarnya
-
Tahun ke-6 Berjalan, Gubernur Khofifah Kembali Gulirkan Pemutihan Pajak Kendaraan Mulai 14 Juli