SuaraJatim.id - Semakin berisik saja komentar tentang blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Respons beragam mencuat setelah Risma getol melakukan blusukan beberapa hari setelah dilantik menjadi menteri.
Blusukan terakhir Menteri Risma ketika bicara sama tuna wisma di pinggiran jalan, lalu dua orang yang ditemui Risma kemudian dirujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial eks gelandangan dan pengemis Pangudi Luhur Bekasi.
Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah pun ikut memberi kritikan pedas terkait aksi Tri Rismaharini ini. Fahri meminta Risma bekerja menggunakan metode dan data yang benar. Kritikan ini diunggah ke akun Twitternya @Fahrihamzah.
"Stafnya bu Risma harus kasih tahu beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Wali kota dipilih non sektoral tapi terbatas kota," tulisnya, Rabu (6/1/2021).
Lebih jauh ia meminta agar Risma benar-benar bekerja secara tepat menggunakan data yang ada dan jangan menyia-nyiakan waktu hal ini mengingat krisis yang saat ini dihadapi Indonesia diprediksi bakal berlangsung panjang.
"Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana...itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data."
Fahri melanjutkan, kalau ada data maka segera dianalisis lalu keluarkan konsep dan segera lapor ke presiden dan hearing dengan DPR RI. Di sana nanti akan muncul kritik, muncul koreksi, libatkan publik lalu membuat kesimpulan akhir. Setelah itu eksekusi secara massif secara nasional melalui jalur-jalur struktural.
"Barulah masalah selesai. Itu kerja negara bukan kerja media," kata Fahri.
"Gini deh, kalian sampaikan ke bu Mentri, krisis ini akan panjang. Karena ketimpangan kemungkinan di daerah terpencil akan makin sulit. Tapi orang desa gak ribut. Memang yang bahaya orang miskin kota, ada politik ada kelas menengah yang advokasi. Tapi kerja pakai data," tegasnya.
Baca Juga: Suka Blusukan, Jokowi Buktikan Jadi Gubernur DKI dan Presiden Dua Periode
"Kita doakan siapapun yang memberi hatinya kepada rakyat jadi pemimpin di negeri ini. Tapi tolong juga pakai ilmu. Kerja pakai konsep dan jangan tiba masa tiba akal, sibuk dianggap sukses dan citra dianggap kerja. Situasi sulit, uang makin sedikit tolong jangan sia-siakan waktu," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Suka Blusukan, Jokowi Buktikan Jadi Gubernur DKI dan Presiden Dua Periode
-
Rakyat Suka Pemimpin Blusukan daripada Tokoh Perlente Pintar Pidato
-
Risma Suka Blusukan, Nyapu dan Bersihkan Gorong, Akankah Ikuti Jejak Jokowi
-
Fadli Zon Sindir Aksi Blusukan Pejabat, Muannas Beri Balasan Menohok
-
Ronnie Rusli Sebut Blusukan Risma Cuma Caper: Lebih Baik di Surabaya Saja
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
Bella Anjani Mahasiswi IKADO Surabaya Dorong Generasi Z LAWAN 'Narsisme' dengan Buku Ilustrasi
-
Niat Sholat Rebo Wekasan di Bulan Safar, Amalan Tolak Bala Beserta Pandangan Ulama
-
Festival Mangrove, Gubernur Khofifah Ajak Warga Jaga Ekosistem dan Bangun Ekonomi Berkelanjutan
-
DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025
-
DPRD Jatim Soroti Defisit dan Ketergantungan SiLPA di P-APBD 2025 yang Membengkak