SuaraJatim.id - Indonesia dilalui banyak patahan sesar aktif di dalam perut bumi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali kasus gempa yang terjadi. Kasus terakhir gempa berkekuatan 6,2 skala richter di Majene dan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Amien Widodo, mengatakan Kabupaten Majene dan Mamuju berada di zona patahan, tempat terjadinya tegangan di dalam perut bumi yang dapat mengakibatkan pergeseran atau sesar.
Menurut Amin, patahan sesar ini sebenarnya juga ada di Provinsi Jatim. Dalam laporan Pusat Gempa Nasional 2017 disebutkan bahwa banyak kota di Indonesia dilewati oleh sesar aktif yang berpotensi mendorong terjadinya gempa.
Laporan yang tersaji dalam bentuk peta bahaya gempa itu menunjukkan potensi gempa akibat sesar aktif juga tidak sedikit di Jatim. Di antaranya ada sesar Wonorejo di Kabupaten Banyuwangi, sesar Probolinggo di Kabupaten Probolinggo, dan sesar Pasuruan di Kabupaten Pasuruan.
"Kota Surabaya bahkan dilewati oleh dua sesar yang berbeda, yaitu sesar Surabaya dan sesar Waru," katanya terkait persebaran sesar di Surabaya, seperti dikutip dari timesindonesia.co.id, jejaring media suara.com, Selasa (19/01/2021).
Keberadaan sesar Waru memanjang dari Gresik, melewati Mojokerto, Jombang, Nganjuk, hingga Saradan. Sesar-sesar ini masih aktif dan mengalami pergerakan setiap tahunnya rata-rata sejauh 0,05 milimeter.
Maka sudah sepatutnya, kata Amien, kita mewaspadai terjadinya gempa dan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.
Sebelum tak terkendali, lanjutnya, Pemprov Jatim dan terkhusus Pemerintah Pemkot Surabaya seharusnya telah menyiapkan langkah antisipasi.
Amien menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan asesmen ancaman gempa. Asesmen kerentanan bangunan dan kerentanan tanah, serta asesmen kapasitas masyarakat.
Baca Juga: Korban Gempa Bumi Mamuju Bongkar Reruntuhan Rumah demi Dapat Bantuan
"Bila kawasan tersebut mempunyai kondisi tanah yang buruk dan bangunan yang kurang kokoh, maka bisa dikategorikan kawasan berisiko tinggi," tuturnya memberikan permisalan.
Sebaliknya, apabila kondisi lapisan tanahnya kuat dan bangunan pun berdiri kokoh, maka kawasan dapat masuk dalam klasifikasi kawasan berisiko kecil.
Berdasarkan peta zonasi kawasan dengan tingkat risiko yang rendah hingga tinggi ini, dapat dibuat dan dijadikan acuan mitigasi.
Setiap kawasan akan sangat mungkin memiliki arahan mitigasi yang berbeda, sesuai dengan levelisasi itu. Baik itu arahan mitigasi struktural, maupun arahan mitigasi nonstruktural, keduanya sama-sama penting dan perlu untuk diedukasikan kepada masyarakat.
Pada dasarnya, bencana alam tidak akan menimbulkan korban jiwa jika terjadi di kawasan tak berpenduduk. Namun, bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk menghindari kerugian yang besar di kawasan padat penduduk.
"Maka, mari kenali bencana. Kita kenal dengan bencana, kita selamat," pesannya.
Berita Terkait
-
Korban Gempa Bumi Mamuju Bongkar Reruntuhan Rumah demi Dapat Bantuan
-
Update Gempa Sulbar Senin (18/1): 84 Meninggal Dunia, 18 Orang Selamat
-
Sore Ini, Gempa Bumi Kembali Guncang Majene dan Mamuju
-
Ratusan Perantau Minang Jadi Korban Gempa Sulbar, Kini Tidur di Pengungsian
-
Doa Saat Gempa dan untuk Orang yang Terkena Musibah
Terpopuler
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Makna Kebaya Hitam dan Batik Slobog yang Dipakai Cucu Bung Hatta, Sindir Penguasa di Istana Negara?
Pilihan
Terkini
-
Bella Anjani Mahasiswi IKADO Surabaya Dorong Generasi Z LAWAN 'Narsisme' dengan Buku Ilustrasi
-
Niat Sholat Rebo Wekasan di Bulan Safar, Amalan Tolak Bala Beserta Pandangan Ulama
-
Festival Mangrove, Gubernur Khofifah Ajak Warga Jaga Ekosistem dan Bangun Ekonomi Berkelanjutan
-
DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025
-
DPRD Jatim Soroti Defisit dan Ketergantungan SiLPA di P-APBD 2025 yang Membengkak