DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025

SuaraJatim.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menyoroti komitmen pemerintah provinsi (Pemprov) terhadap perempuan dan anak pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menyentil besaran anggaran untuk isu perempuan dan anak di Rancangan P-APBD 2025.

“Padahal, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi, ditambah maraknya kekerasan berbasis digital. Ironisnya, daya dorong fiskal justru tidak mendukung," ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Seperti diketahui, Pemprov Jatim menganggarkan untuk isu perempuan dan anak pada Rancangan P-APBD 2025 sebesar Rp33,2 miliar. Angka tersebut sempat mengalami fluktuasi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Tahun 2023 anggarannya sekitar Rp35 miliar, tahun 2024 naik menjadi Rp36 miliar, dan kini di P-APBD 2025 turun 33,2 miliar,” katanya.

Turunnya anggaran menarik ironi, mengingat jika dibandingkan dengan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat sejak 2021.

Sementara itu, data SIMFONI PPA masih menunjukkan Jawa Timur mencatat 579 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada triwulan I/2025 angka tertinggi di Indonesia.

“Dispensasi kawin anak memang turun dibandingkan puncaknya pada 2020, tetapi praktik ini masih marak. Tekanan terhadap layanan pelaporan, pendampingan hukum, konseling psikologis, shelter, hingga pemulihan ekonomi bagi korban kian meningkat dan kompleks. Dengan kondisi seperti ini, anggaran yang kecil jelas tidak memadai,” bebernya.

Pihaknya mendorong agar pembahasan anggaran isu perempuan dan anak menjadi salah satu yang menjadi pembahasan pokok.

Baca Juga: Catatan Strategis Banggar DPRD Jatim untuk Raperda P-APBD 2025

Renni menilai, perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar isu sektoral, melainkan amanat Pancasila dan konstitusi yang wajib diwujudkan melalui regulasi daerah yang adaptif dan progresif.

“Komitmen dukungan anggaran harus ditegaskan sejak awal, baik melalui nota keuangan APBD maupun dalam pengaturan Raperda itu sendiri,” ungkapnya.

Selain masalah anggaran, Renni yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu juga menyoroti masalah data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dia menekankan pentingnya sinkronisasi data sebagai landasan kebijakan. Pasalnya, terdapat perbedaan dengan data yang disajikan DPRD dan Gubenur.

Untuk itu, Fraksi mengusulkan dilakukannya rapat teknis bersama antara DPRD, Pemprov, dan perwakilan KemenPPPA.

“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal agar isu perempuan dan anak mendapat perhatian serius, tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam bentuk kebijakan anggaran yang nyata. Tanpa itu, kita sedang abai pada amanat konstitusi sekaligus masa depan generasi bangsa,” tandasnya.