Posko Penyekatan Suramadu Ditentang, Menko PMK Minta Warga Kooperatif

SuaraJatim.id - Posko penyekatan Jembatan Suramadu ditentang warga, khususnya Madura. Merespon itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau agar masyarakat kooperatif agar laju penularan kasus Covid-19 dapat dikendalikan.

Seperti diberitakan, warga Madura berunjuk rasa di Balai Kota Surabaya menuntut posko penyekatan dan tes swab di Suramadu dihentikan, Senin (21/6/2021) lantaran dianggap menghambat aktivitas perekonomian. Selain itu, warga menganggap posko penyekatan mendiskriminasi warga Madura.

Menanggapi itu, Menko PMK Muhadjir telah memastikan fasilitas dan layanan di posko penyekatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Karena itu Ia meminta masyarakat untuk lebih kooperatif selama proses pemeriksaan.

"Penyekatan ini salah satu langkah tastis. Lama tidaknya tergantung dari kooperatif tidaknya masyarakat. Karena itu saya minta kooperatiflah masyarakat, menahan diri dulu untuk bersedia diatur, bersedia dirancang oleh petugas," kata Muhadjir saat meninjau langsung lokasi posko penyekatan dari sisi Surabaya didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya, Senin (21/6/2021).

Sementara, Kadinkes Kota Surabaya, Febria Rachmanita melaporkan, setidaknya dalam sehari pemeriksaan tes usap (tes swab) antigen di Posko Penyekatan Jembatan Suramadu baik dari sisi Surabaya maupun Madura bisa mencapai 3.000-3.500 sampel. Hasilnya, mereka menemukan adanya 20 persen hasil positif dari total.

Setelah melakukan peninjauan, Muhadjir mengunjungi Rumah Sakit Lapangan Indrapura Kogabwilhan II yang bertempat di area depan Museum Kesehatan Dr. Adhyatma, MPH.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir mendapatkan laporan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan pimpinan RS Laksma TNI dr I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara soal perkembangan penanganan Covid-19 di Jatim.

Khofifah menyebutkan bahwa per hari ini terjadi kenaikan Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur baik ICU maupun isolasi. Kondisi demikian terjadi di beberapa kabupaten/kota dengan kategori tertentu mulai dari kategori gawat (BOR di atas 80 persen) hingga kategori merah (BOR di atas 90 persen).

"Kita buat kategorisasi ini untuk menyiapkan kondisi contingency plan yang diikuti dengan action plan. Hari ini juga sedang dilakukan visitasi untuk pengembangan RS lapangan di Ngawi," ucap Khofifah.

Baca Juga: Demo Tolak Penyekatan Suramadu, Warga Madura Sampaikan 3 Tuntutan

Selain itu, Khofifah juga menjelaskan adanya rencana beberapa RS akan dilakukan penambahan tempat tidur termasuk RS Lapangan Indrapura. Rencana itu sudah dikoordinasikan kepada para kepala daerah yakni bupati/wali kota.

"Tentu kita tidak berharap setelah ditambah semua penuh, tentu tidak, tapi kesiapsiagaan harus dilakukan oleh kita semua. Kehadiran Pak Menko akan memberikan support, penguatan dari seluruh proses yang sedang kita lakukan di sini," tandas Khofifah.