PPDB Surabaya Resmi Dibuka, DPRD: Laporkan Jika Diperlakukan Tidak Adil

SuaraJatim.id - DPRD Surabaya mengimbau peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP agar segera melapor jika diperlakukan tidak adil ke DPRD setempat di Jalan Yos Sudarso, Surabaya.  

Wakil Ketua DPRD Surabaya  Reni Astuti di Surabaya mengatakan,  proses pemenuhan pagu dalam PPDB harus transparan sesuai dengan prosedur. Supaya memberikan rasa keadilan, khususnya kepada anak-anak Surabaya yang sedang berharap dapat masuk di sekolah negeri.

"Jika ada yang diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi bisa melaporkan ke DPRD Surabaya," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (26/6/2021).

Memasuki tahun kedua masa pandemi COVID-19, lanjut dia, kondisi warga Kota Surabaya banyak dilanda kesulitan ekonomi, sehingga minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah negeri semakin tinggi. 

Lantaran masuk sekolah negeri relatif tidak dikenakan biaya, baik uang gedung maupun SPP karena sekolah gratis, dalam hal ini SMP Negeri di Surabaya. 

Reni Astuti mendorong Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya agar proses pelaksanaan PPDB dapat berjalan secara transparan dan berintegritas, menyusul pengumuman jalur zonasi SMP Negeri pada Sabtu ini,

"Orang Surabaya semisal anaknya tidak diterima karena hasil mekanisme proses yang sesuai dengan prosedur maka akan legowo, tetapi bila ditemui ada proses yang tidak transparan dan tidak adil tentu akan menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan, semoga hal ini tidak terjadi," ujarnya.

Di mata masyarakat, lanjut dia, sekolah negeri masih dipandang lebih baik dibandingkan sekolah swasta. Walaupun tidak semua dapat dikatakan demikian, banyak juga sekolah swasta yang bagus. Bagi kalangan menengah ke bawah, sekolah negeri dengan biaya gratis menjadi impian warga. 

Sekedar informasi, beberapa pekan ke belakang Dispendik Kota Surabaya telah menyelenggarakan seleksi PPDB dan pengumuman jalur zonasi adalah tahap terakhir dari seleksi secara keseluruhan 

Baca Juga: LBH Surabaya Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual SMA SPI Kota Batu

Sebagaimana yang termuat dalam Perwali No.22/2021 tentang pelaksanaan PPDB, pasal 3 ayat 1, jalur seleksi berdasarkan mekanisme prosedur yang ditentukan di antaranya jalur afirmasi inklusi, afirmasi mitra warga, perpindahan tugas, prestasi (rapor dan lomba), serta zonasi. Informasi mengenai juknis pun telah termuat di laman resmi ppdb.surabaya.go.id.

"Untuk itu, jangan ada 'jalur siluman' karena itu melanggar ketentuan Perwali dan tidak memberikan rasa keadilan" kata politisi perempuan PKS ini. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, lanjut Reni, SMP merupakan bagian dari jenjang pendidikan dasar sehingga Pemkot Surabaya memiliki tanggung jawab memenuhi wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Surabaya. Tujuan utama pendidikan nasional sendiri tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bagi Reni, bila ingin menghasilkan SDM yang unggul maka dimulai pula dengan proses pelaksanaan PPDB yang transparan dan berintegritas. Sehingga, ketika proses pelaksanaan PPDB telah ditutup, maka tidak ada jalur-jalur lain yang tidak sesuai dengan ketentuan perwali. 

Di sisi yang lain, Reni Astuti menghimbau dan memberi semangat kepada siswa dan para orang tua yang putra-putrinya belum berkesempatan masuk di sekolah negeri bahwa siapapun bisa meraih sukses tidak terbatas hanya karena tidak masuk di sekolah negeri.