Mensos Risma Marah-marah ke Pejabat Bank BUMN di Jember Perkara Bansos

SuaraJatim.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali murka perkara penyaluran bantuan sosial (bansos). Risma kali ini memarahi pejabat bank BUMN saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (28/8/2021).

Momen Risma emosi terjadi saat rapat yang dilakukan di sebuah hotel. Tampak hadir Bupati Jember, Hendy Siswanto beserta Wakilnya Gus Firjaun.

“Saya kasih peringatan, itu tinggi sekali (data warga yang belum menerima bantuan). Kemarin di Bandung, saya dapati data, ada 5 ribu yang belum disalurkan, saya pikir itu sudah tinggi sekali. Ini di Jember malah 8 ribu totalnya. Tolong diperbaiki ya,” ujar Risma dengan nada tinggi.

Kemudian, pejabat bank BUMN itu berusaha untuk memberi penjelasan tentang penyebab penyaluran bansos tidak bisa segera dilakukan. Dicontohkannya, kendala teknis perbankan. Namun, penjelasan itu justru membuat Risma semakin marah.

Baca Juga: Honor Pemakaman Covid-19 untuk Bupati Jember, Gerindra Jatim: Sense of Crisis-nya Gak Ada

“Anda tidak pernah merasakan kan, bahwa ketika seorang anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal covid, lalu besok dia kesusahan makan,” tegas Risma.

Risma menganggap, sistem birokrasi di bank tersebut telah menghambat, bahkan sengaja mengulur pencairan. Padahal, pemerintah melalui Kemensos sudah bekerja keras agar dana bisa masuk ke perbankan sesuai jadwal, persisnya pada akhir Maret lalu.

“Kita kemarin di akhir Maret itu sudah seperti perang di Kemensos. Di kantor sampai pagi,” jelas Risma.

Lambatnya penyaluran bantuan oleh bank tersebut, dinilai berbahaya. Sebab, jika sampai beberapa minggu ke depan bantuan belum juga dicairkan oleh bank bumn tersebut, maka bantuan akan hangus.

“Anda yang tanggung jawab, kalau itu sampai tidak bisa dicairkan,” tegas Risma.

Baca Juga: Bupati Jember Terima Honor Pemakaman Covid-19, Warganet: Ga Ikut Gali Kubur Dapat Duit

Menurutnya, bank seharusnya lebih proaktif dalam mencairkan dana bantuan yang sudah susah payah diupayakan pemerintah.