BPBD Ingatkan Ancaman Bencana Longsor Terpa Permukiman 45 Desa di Trenggalek

SuaraJatim.id - Potensi bencana longsor sudah diperingatkan berkali-kali di awal-awal musim penghujan seperti sekarang ini. Salah satunya potensi dan ancaman bencana di Trenggalek Jawa Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memperingatkan warganya soal potensi bencana longsor yang mengancam pemukiman warga di 45 desa 10 kecamatan yang memiliki kontur wilayah perbukitan.

"Secara keseluruhan ada banyak titik krusial rawan longsor yang harus diwaspadai sejak sekarang," kata Sekretaris BPBD Trenggalek Tri Puspita Sari, Selasa (16/11/2021).

Selain potensi curah hujan dengan intensitas tinggi sebagaimana yang telah diumumkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ia merujuk data sebaran kasus longsor yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: BPBD Deli Serdang Bersihkan Material Pascalongsor

Ia menjelaskan ke-10 kecamatan yang memiliki titik-titik rawan longsor itu adalah Kecamatan Watulimo, Tugu, Trenggalek, Pule, Panggul, Munjungan, Kampak Durenan, Dongko dan Kecamatan Bendungan.

Di Kabupaten Trenggalek sendiri ada saat ini ada sebanyak 152 desa dan 5 kelurahan di 14 kecamatan.

Untuk titik terbanyak potensi rawan longsor saat musim penghujan dari 45 desa tersebu, kata dia, ada di Kecamatan Pule dengan jumlah sebanyak 10 desa.

Titik rawan longsor itu berada di Desa Joho, Jombok, Karanganyar, Kembangan, Pakel, Kembangan, Pule, Sidomulyo, Sukokidul dan Desa Tanggaran.

"Berdasarkan informasi dari BMKG sebenarnya saat ini Pulau Jawa khususnya Trenggalek belum memasuki musim penghujan. Namun ada beberapa kabupaten yang berpotensi terjadi hujan namun bersifat lokal," katanya.

Baca Juga: Duh! Hujan 2 Hari, Magelang Dilanda Longsor di Beberapa Titik

Untuk meminimalisasi risiko bencana itu, BPBD sudah mengambil beberapa langkah, di antaranya adalah memberikan beronjong kepada desa rawan longsor, mengajukan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana ke BNPB dan BPBD provinsi hingga meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana.