NIB Penting Buat Pengembangan UMKM di Jatim, Jangan Sampai Dipersulit

SuaraJatim.id - Menteri Investasi RI Merangkap Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan negara harus bisa hadir untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama UMKM Jatim.

Apalagi UMKM di Jatim jumlahnya paling banyak. Tercatat investasi UMKM di Jatim sudah menembus Rp 430 triliun. Apalagi di masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. UMKM merupakan benteng ekonomi di republik ini.

Potensi mereka, kata dia, sangat besar untuk bisa menjadi tulang punggung perekonomian. Sehingga para pelaku UMKM ini hendaknya tidak dibiarkan sendirian.

"Jadi UMKM tak bisa dibiarkan sendiri, semua harus kolaborasi. Saat ini bukan lagi eranya kompetisi, tapi kolaborasi," katanya, Selasa (22/12/2021).

"NIB ini bisa mengembangkan usaha UMKM. Mereka nggak boleh dipersulit, jangan juga kena biaya," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Kementerian Investasi RI merangkap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Penerbitan dan Pembagian NIB kepada ribuan UMKM di Kota Surabaya.

Selain Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN RI Erick Thohir, dan Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki juga hadir di Graha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Pembagian NIB kepada ribuan pelaku UMKM itu juga dihadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari serta perwakilan kepala daerah lainnya.

NIB sendiri bagi pelaku UMKM menjadi angin segar dalam kerja keras pelaku usaha kecil di tengah pandemi. Mereka optimis bisa mengembangkan usaha dengan adanya legalitas yang kini sudah digenggam. Selama ini masalah legalitas kerap menjadi penghambat mereka untuk berkembang.

Baca Juga: Dukung UMKM Ekspor, LPEI Bersama DJBC dan DJP Resmikan Rumah Ekspor Solo

Menteri BUMN RI Erick Thohir menambahkan, UU Cipta Kerja memberikan satu bukti adanya banyak pembukaan lapangan kerja serta bertumbuhnya UMKM. Terlebih, dengan adanya NIB bagi UMKM juga membuktikan sesuatu yang dulu menghambat, kini bisa diatasi.

"Banyak sekali data yang menyebutkan UMKM sulit untuk mengurus perizinan, sekarang melalui ponsel saja sudah bisa dilakukan dengan mudah," ujarnya.

"Kolaborasi semua pihak sudah terbukti, ada dari pemerintah pusat, daerah, maupun swasta yang bersama-sama ikut membantu," katanya.

Adapun menurut Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki menjelaskan, para UMKM kini bisa lebih maju dan berkembang dengan adanya NIB. Sistem usaha pun bisa lebih mudah.

"Banyak UMKM yang tidak bisa mengakses perbankan. Karena mereka tak memiliki badan hukum. Kini mereka sudah punya dan bisa berkembang," katanya.

Salah satu pengelola UMKM Rismia Hidayati, mengaku sudah membangun usaha toko kelontong sejak 2009 di Surabaya. Awalnya ia menjalani usaha dengan konvensional yang melakukan pencatatan, perencanaan maupun pengembangan usaha dengan sederhana.