Bantuan Bansos di Surabaya Banyak Masalah, Mensos Risma Sampai Turun Sendiri

SuaraJatim.id - Penyebaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Surabaya, khususnya di dua Kecamatan, yakni Tambaksari dan Sawahan Surabaya menyisakan banyak masalah.

Hal ini sampai membuat Menteri Sosial Tri Rismaharini turun langsung membantu masalah tersebut. Risma menginstruksikan para Camat, Lurah serta pendamping penerima bantuan. Bahkan Risma sampai ikut turun membantu pencairan.

"Terlalu rumit ya, kasian kalau orang miskin, dia tidak terlalu familiar dengan ini (proses birokrasi). Tapi tadi saya sudah komplain dengan bank, dan bank akan membantu menyiapkan," katanya, Senin (27/12/2021).

Risma sempat mengeluhkan proses birokrasi yang berbelit, sehingga warga yang mendapatkan hak bantuan juga kesulitan, terlebih lagi saat berada di Kecamatan Tambaksari Surabaya.

Baca Juga: Hari Ini Kota Surabaya Enggak Hujan, Diprediksi Hanya Akan Berawan

"Saya juga sudah kontak langsung dengan direktur BLT pusat, dan saya nanti bicara dengan kepala kantor cabang, insyallah permintaan saya dipenuhi dan mereka janji untuk diselesaikan," ujarnya.

Selain itu, Risma menjelaskan kenapa dirinya turun langsung ke lokasi penyerahan PKH dan BPNT di Surabaya, karena di kota metropolitan seperti Surabaya ini banyak yang belum mendapatkan kartu BPNT.

"Pertama banyak yang belum terima kartu. Kalau belum nerima kartu, dia kesulitan terutama ngambil yang untuk kartu sembako atau BPNT. Nah kedua, sering tidak tahu sebetulnya kartu sembako atau BPNT itu pemerintah dalam rangka PPKM, memberikan 2 kali ekstra," ujar Risma, Senin (27/12/2021).

Selain itu, karena banyaknya warga yang tak mendapatkan kartu, sehingga bantuan tersebut tak bisa dicairkan.

"Nah kadang itu gak terambil, sehingga tadi saya cek itu ternyata bisa ambil. Nah kemudian ketiga boleh dobel antara BPNT dan PKH. Kalau PKH dengan BST tidak boleh, karena BST itu untuk saat pandemi.

Baca Juga: Wagub Jatim Emil Dardak Apresiasi Kerja Aparat, Perayaan Natal Aman dan Kondusif

"Jadi artinya kalau dia nerima PKH dia boleh nerima BPNT. Seringkali masyarakat mengambil hanya PKH saja, BPNT lupa. Padahal ada dua dua ekstra, dua bulan, 2×200 ribu bisa diambil," ujarnya.

Tak hanya masalah itu saja, tersebarnya info pemberian PKH dan BPNT juga tak semua warga yang berhak, mengetahui hal tersebut, sehingga banyak warga yang mendapatkan bantuan tak datang pada hari ini

"Mungkin ini pemberitahuannya mendadak sehingga banyak yang belum kesini. Tapi saya sudah minta ke bank harus diselesaikan, karna ini sudah akhir tahun, harus bisa direalisasikan,"

Permasalahan kelima, kata dia, itu karena belum dicetak baik kartu maupun buku tabungannya. Karena itu warga yang belum mendapat kartu saat ini, sudah dikomunikasikan dengan direktur BNI pusat dan akan disiapkan kartu instan yang nanti akan bisa dikeluarkan uangnya.

"Permasalahannya adalah tetap penerima manfaat, mereka harus ke bank ambil kartu asli punya dia. Karena sementara ini kita keluarkan uang itu. Tapi dengan kartu dari bank," imbuh Risma.

Dengan proses yang berbelit ini, membuat Risma turun langsung, sehingga permasalahan yang terjadi di dua Kecamatan tersebut terselesaikan.