Berisiko Tinggi, Napi Bandar Narkoba Internasional Dipindah dari Madiun ke Nusakambangan

SuaraJatim.id - Kanwil Kemenkumham Jatim memindahkan sembilan narapidana kategori high risk atau risiko tinggi ke Lapas I Batu, Pulau Nusakambangan. Kesembilan napi kasus narkotika tersebut ditempatkan di penjara super maximum security.

Pemindahan napi, pada  Selasa (31/5/2022) malam mendapat pengawalan ketat personel Brigadir Mobil (Brimob) Polda Jawa Timur.

"Berangkat kemarin Selasa (31/5/2022) pukul 21.30 WIB dengan pengawalan ketat dari Satuan Brimob Bataylon C Pelopor Polda Jatim," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji, Rabu (1/6/2022).

Pemberangkatan yang digelar di Lapas I Madiun dipimpin langsung oleh Kadiv Pemasyarakatan Teguh Wibowo. Pemidahan kesembilannya berdasarkan Surat Perintah Ditjen Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-745.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana Terkait Narkoba

Zaeroji menjelaskan bahwa sembilan narapidana yang dipindah terjerat kasus narkotika. Vonisnya bervariasi. Paling rendah lima tahun dan paling tinggi 14 tahun. Mereka adalah NAJ (vonis 5 tahun), FKB (6), NBP (5+2), BYH (8), PBE (8,5), SDW (10), NAW (11), KAD (13) dan SA (14).

"Sembilan narapidana itu sebelumnya ditetapkan sebagai bandar narkotika. Salah satunya merupakan warga negara asing dari kawasan Asia," imbuhnya.

Menurut pria kelahiran Samarinda itu, pemindahan ini didasari beberapa pertimbangan. Salah satunya karena kesembilannya dianggap berisiko tinggi. Sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Untuk itu, mereka akan dipindahkan di lapas super maximum security. 

"Nantinya mereka akan ditempatkan menggunakan sistem one man one cell, yakni satu sel dihuni oleh satu warga binaan," terang Zaeroji.

Sementara itu, Kadivpas memastikan proses pemindahan berjalan dengan aman dan kondusif. Dia berharap dengan memindahkan narapidana berstatus bandar narkoba ini bisa memutus rantai peredaran narkoba yang ada di dalam lapas.

Baca Juga: Hakim Vonis Bebas Bandar Narkoba, Anggota DPR RI: Melukai Hati Rakyat

“Kalau memang sudah tidak bisa dibina, kami tak akan berikan toleransi,” tegasnya.