LKPJ Gubernur Jatim 2024: Fraksi DPRD Apresiasi dengan Sejumlah Catatan

SuaraJatim.id - Sidang paripurna DPRD Jatim digelar dengan agenda Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 pada Rabu (9/4/2025).

Dalam rapat tersebut, fraksi di DPRD Jatim menyampaikan pandangan umum terkait LKPJ Gubernur Jatim 2024.

"Terkait LKPJ kepala daerah, Gubernur Jawa Timur, yang hari ini pandangan umum Fraksi secara umum itu mengapresiasi terhadap kinerja satu tahun sebelum LKPJ diberikan," kata Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak.

Pada pandangan umum fraksi di DPRD Jatim memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Jawa Timur di bawah Pj Gubernur Adhy Karyono. Meski, tidak dipungkiri Musyafak, ada beberapa catatan.

"Tentu masih ada hal-hal yang dikritisi, tapi menurut kami secara umum, mereka memberikan apresiasi yang luar biasa dari sembilan Fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya," ungkapnya.

Juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Alyadi Mustofa dalam laporan pandangan umum mengapresiasi atas capaian positif kinerja selama tahun anggaran 2024. Namun demikian, pihaknya tetap memberikan beberapa catatan.

Salah satunya di bidang pendidikan. Dia menyampaikan masih terdapat ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian belum meratanya sekolah negeri di daerah sehingga menimbulkan masalah saat penerimaan siswa baru.

Perubahan skema seleksi penerimaan siswa menjadi sistem domisili tidak akan memperbaiki kondisi selama persoalan pokok tersebut belum dituntaskan. "Mohon penjelasan, bagaimana langkah konkret yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan memeratakan layanan pendidikan, khususnya pendidikan menengah," katanya.

Di bidang kesehatan, menurut data target Treatment Success Rate (TSR) Tuberkulosis sebesar 90 persen pada tahun 2024 belum tercapai, dengan capaian hanya sebesar 87,93 persen. Demikian pula dengan Treatment Coverage Tubercolosis dengan target sebesar 90 persen dan hanya tercapai sebesar 76 persen.

Baca Juga: Bahaya Bisa Mengintai di Masjid, Muhammadiyah Jatim Ingin Wujudkan Budaya Aman dan Sehat

"Hal ini mendandakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum berhasil dalam meningkatkan kesadaran penderita TBC untuk menuntaskan pengobatan," katanya.

Sementara itu, juru bicara Graksi NasDem DPRD Jatim, Suwandy mengatakan, banyak capaian positif yang telah diraih. Namun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan di berbagai sektor.

"Sebagai fraksi yang konsisten dalam mengawal gerakan Restorasi Indonesia, kami memandang bahwa LKPJ ini merupakan refleksi komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
rakyat," kata Suwandy.

Ia menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya soal indeks pembangunan manusia (IPM), Fraksi NasDem mendorong agar program pemberdayaan ekonomi, pendidikan vokasional, serta layanan dasar kesehatan terus diperluas,
khususnya di wilayah pinggiran dan kepulauan.

Selain itu, pihaknya juga berharap perlu ditingkatkan pelatihan dan penempatan kerja berbasis kebutuhan industri.

"Fraksi Partai NasDem mendorong penguatan mitigasi bencana di daerah rawan serta pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas industri yang berpotensi mencemari lingkungan," kata Suwandy.