Ini Penampakan Seragam Baru Polisi Afghanistan Versi Pemerintah Taliban

SuaraJatim.id - Pemerintahan Taliban memperkenalkan secara resmi seragam baru kepolisian Afghanistan. Tahap pertama sudah didistribusikan 20.000 seragam di provinsi Kabul dan Kandahar.

"Diharapkan dua minggu ke depan sudah terdistribusikan 100.000 seragam," kata Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Abdul Nafi Takor mengutip dari Timesindonesia.co.id jejaring Suara.com, Kamis (9/6/2022).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Noor Jalal Jalali menambahkan, seragam khusus ini diharapkan mampu menekan kasus kriminalitas.

"Seragam khusus yang anda lihat hari ini akan membantu melawan perusak keamanan dan memberikan keamanan yang lebih baik kepada sesama warga kita,” katanya kepada wartawan dengan beberapa petugas polisi yang mengenakan seragam baru berbaris di belakangnya.

Baca Juga: Klaim Banyak Mantan Pejabat Afghanistan Yang Ingin Pulang, Taliban: Akan Kami Sambut Baik

Seragam hijau tua itu membawa bendera putih Taliban dengan tulisan Arab hitam yang menampilkan prinsip utama Islam di lengannya. Bunyinya, “Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah.”

Kelompok garis keras Islam menggunakan bendera tersebut selama pemerintahan sebelumnya di Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, ketika hanya Pakistan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengakui pemerintah Taliban, di tengah meluasnya pelanggaran hak asasi manusia dan pengucilan perempuan dari kehidupan publik.

Pasukan polisi Afghanistan yang dilatih dan didanai AS yang dibubarkan menggunakan seragam abu-abu-biru, dengan bendera republik triwarna tradisional di lengannya.

Taliban merebut kekuasaan Agustus lalu ketika pemerintah Afghanistan saat itu dan pasukan keamanan nasionalnya yang didukung Barat runtuh dalam menghadapi kemajuan medan perang Taliban hanya beberapa hari sebelum pasukan asing pimpinan AS mundur dari negara itu.

Hingga kini belum ada negara yang mengakui pemerintahan baru Taliban, yang dikenal sebagai Imarah Islam Afghanistan, terutama karena masalah hak asasi manusia dan terorisme.

Baca Juga: PBB Mendesak Taliban Batalkan Aturan yang Membatasi Hak-hak Perempuan Afghanistan

Kabinet Taliban yang semuanya laki-laki telah mengembalikan banyak hak asasi manusia yang dinikmati warga Afghanistan selama 20 tahun terakhir, terutama perempuan.

Mereka telah menghapus Kementerian Urusan Perempuan dan menggantinya dengan Kementerian Kebajikan yang bertugas menafsirkan dan menegakkan Islam versi kelompok tersebut di negara tersebut.

Para penguasa Islam itu telah melarang gadis-gadis melanjutkan pendidikan sekolah menengah di sebagian besar Afghanistan dan karyawan wanita kembali ke pekerjaan mereka di beberapa departemen pemerintah.

Wanita Afghanistan telah diperintahkan untuk menutupi sepenuhnya di depan umum, termasuk wajah mereka, dan tidak melakukan perjalanan jauh atau meninggalkan Afghanistan kecuali ditemani kerabat dekat pria.

Pembela hak asasi manusia mendesak Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya untuk menekan Taliban untuk membalikkan aturan baru mereka bagi perempuan jika mereka menginginkan legitimasi, rasa hormat, bantuan keuangan dan keringanan dari sanksi internasional.

Heather Barr dengan Human Rights Watch menekankan dalam sebuah pernyataan hari Selasa bahwa selama hal-hal yang diinginkan Taliban, ada pengaruh yang dapat digunakan masyarakat internasional untuk menekan kelompok tersebut agar meninjau kembali kebijakan terkait hak asasi manusianya.

Apa yang terjadi sekarang di Afghanistan adalah krisis hak-hak perempuan paling serius di dunia saat ini, dan krisis hak-hak perempuan paling serius sejak 1996, ketika Taliban mengambil alih terakhir kali. "Tidak ada waktu untuk kalah, ”kata Barr.

Taliban menolak kritik atas keputusan terkait pemerintahan mereka sebagai tidak menghormati nilai-nilai agama dan budaya Afghanistan, bersikeras bahwa tindakan mereka benar-benar sejalan dengan Islam.