SuaraJatim.id - Amerika dan Rusia lagi-lagi bertengkar di Dewan Kehormatan (DK) PBB. Namun kali ini bukan soal Ukraina, melainkan terkait nasib jutaan warga Suriah.
Sebelumnya, sebuah mandat DK PBB untuk operasi pengiriman bantuan kepada sekitar empat juta orang di Suriah dari Turki berakhir pada Minggu dan tidak dapat dilanjutkan.
Hal itu disebabkan karena pemungutan suara pada Minggu tidak bisa dilakukan setelah para diplomat belum mencapai kesepakatan dengan Rusia, yang bertengkar dengan Amerika Serikat atas kelanjutan operasi besar-besaran tersebut.
Para diplomat mengatakan Irlandia dan Norwegia masih bekerja mencari kompromi, tetapi pemungutan suara tak mungkin dilakukan sehingga operasi bantuan itu akan ditutup.
Pada 2020, mandat itu habis masa berlakunya tetapi dapat diperbarui sehari kemudian atas upaya lima anggota tetap DK PBB.
Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada televisi Kanada CBC pada Minggu bahwa bantuan tersebut, yang mencakup makanan, obat-obatan dan tempat tinggal, adalah penyelamat dan jika tidak dapat dilanjutkan "orang-orang akan mati."
Rusia memveto perpanjangan satu tahun pada Jumat (08/07/2022), tetapi usulannya untuk pembaruan enam bulan juga gagal disepakati.
Usulan itu, jika diterima, mengharuskan 15 anggota DK PBB untuk mengadopsi resolusi baru pada Januari agar dapat memperpanjang operasi tersebut selama enam bulan berikutnya.
AS, Inggris dan Prancis mengatakan waktu enam bulan tak cukup bagi kelompok-kelompok bantuan untuk merencanakan dan beroperasi secara efektif.
Baca Juga: Menko Polhukam Dukung Proses Hukum ACT
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield berbicara kepada kelompok-kelompok bantuan pada Minggu, mengatakan kepada mereka bahwa tanpa operasi PBB, 70 persen kebutuhan pangan di Suriah tak akan terpenuhi.
"Sebuah generasi berada dalam bahaya," tulisnya di Twitter. "LSM-LSM (kelompok-kelompok bantuan) meminta DK PBB untuk terus berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa ini... Kami telah bekerja sepanjang akhir pekan dengan DK PBB untuk mencapai kompromi."
"Tidak perlu bertengkar dan Anda sangat paham soal itu!" cuit Wakil Dubes Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy, menanggapi pernyataan Dubes AS.
Dia mengatakan Rusia tidak bermaksud mematikan operasi PBB itu dan hanya ingin membuatnya lebih efisien dan transparan.
Setelah dua pemungutan suara di DK PBB, Polyanskiy mengatakan bahwa Moskow akan terus memveto narasi apa pun selain usulannya sendiri.
Rusia berpendapat bahwa operasi bantuan PBB melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Komitmen Pendidikan Berkualitas, Gubernur Khofifah Dianugerahi Penghargaan dari BMPS
-
Angin Kencang Terjang Tiga Kecamatan di Pacitan, 7 Rumah Rusak
-
5 Fakta Pikap Sayur Tabrak Penonton Balap Liar di Magetan, 2 Orang Tewas
-
Gubernur Khofifah Tangani Banjir Situbondo Cepat dan Terpadu: Keruk Sungai, Penguatan Infrastruktur
-
5 Fakta Kades di Lumajang Tabrak Pemotor hingga Tewas, Mobil Ngebut!