SuaraJatim.id - Badai Covid-19 kembali menerjang China. Gelombang kasus di wilayah barat daya daratan China itu menjadi perhatian besar karena daerah-daerah lain sudah bersih.
Sebanyak 502 kasus baru ditemukan di Tibet pada Sabtu (13/08/2022) sehingga totalnya menjadi 678 kasus. Akibat dari meningkatnya kasus Covid tersebut, pemerintah China menghukum sejumlah pejabat.
Sejumlah pejabat di Daerah Otonomi Xizang atau Tibet dan Provinsi Hainan, China, dicopot dan ditahan atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas sehingga muncul gelombang baru kasus COVID-19.
Hingga Selasa tercatat delapan pejabat, termasuk dari jajaran Komisi Kesehatan dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular Tibet yang dicopot.
Baca Juga: Gagal Kendalikan Kasus Covid-19, Sejumlah Pejabat di Hainan dan Tibet Dicopot
Kasus COVID-19 di Tibet merupakan peristiwa terburuk karena sebelumnya hanya mendapatkan satu kasus sejak 2020, itu pun berasal dari penduduk setempat yang baru melakukan perjalanan dari Wuhan, Provinsi Hubei.
Akibat gelombang baru, saat ini sejumlah kegiatan di Tibet ditunda.
"Kemungkinan besar kegiatan baru bisa dilaksanakan pada September mendatang," kata staf Kantor Informasi Dewan Negara China (SCIO) mengabarkan kepada ANTARA Beijing mengenai pembatalan penyelenggaraan Forum Pembangunan Tibet yang digelar di Kota Lhasa pada 18-24 Agustus 2022.
Demikian halnya dengan Forum Bisnis yang rencananya digelar pada 14-20 Agustus di ibu kota Tibet itu juga batal.
Sementara itu, enam pejabat di Pulau Hainan di wilayah selatan China dikenai sanksi administrasi seiring dengan ditemukannya 7.736 kasus positif COVID-19 dalam dua pekan sejak 1 Agustus.
Baca Juga: Muncul Gelombang Baru COVID-19, Sejumlah Pejabat di Tibet Dicopot dan Ditahan
Dua pejabat di Kota Danzhou, Hainan, ditahan di sel kepolisian setempat karena kedapatan bemain poker dan judi saat masyarakat setempat sedang membutuhkan bantuan akibat serangan gelombang pandemi.
Tiga staf Distrik Qiongshan, Kota Haikou, dikenai hukuman karena meninggalkan tugasnya lebih dini pada saat tanggap darurat COVID-19.
Wakil Kepala Komisi Kesehatan Kota Sanya, Lin Hui menghadapi tim investigasi komisi disiplin karena kelalaiannya dalam mengatur saluran telepon hotline COVID-19.
Seorang operator telepon dipecat karena kedapatan menelepon seseorang hingga 90 menit, padahal telepon hotline tersebut seharusnya untuk memberikan pelayanan kesehatan mental warga terdampak COVID-19.
Sanya, kota wisata di Pulau Hainan, terkena dampak paling parah gelombang terbaru COVID-19 yang bertepatan dengan liburan musim panas itu.
Hampir 10.000 wisatawan yang telantar di Sanya akhirnya berhasil dipulangkan ke daerah masing-masing di China selama 9-13 Agustus. ANTARA
Berita Terkait
-
7 Rekomendasi Film Dokumenter Tiongkok di Vidio, Punya Beragam Topik!
-
CEK FAKTA: Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
-
5 Kota Tersuci bagi Umat Beragama di Dunia, Sering Dikunjungi untuk Ibadah
-
Warga China Berbondong-bondong Beli Tiket Pesawat usai Pembatasan Perjalanan Dibuka
-
WHO Laporkan Rumah Sakit di China Mulai Penuh Seiring Lonjakan Kasus
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
Pilihan
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
-
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Balikpapan: Bukan Masa yang Tenang
Terkini
-
Fraksi di DPRD Jatim Minta Pemprov Bagi Adil Sekolah Negeri dan Swasta
-
Posisi Terbaru Persebaya di Klasemen Usai Kalahkan Persija: Kembali Rasakan Puncak
-
Jauh Terpencil, Kampung di Banyuwangi Ini Sempat Bertahun-tahun Kesulitan Listrik
-
Banjir Bandang di Ponorogo: Akses Jalan Putus, Warga Harus Dievakuasi
-
Bawaslu Jatim Minta Hormati Masa Tenang: Jangan Ada Pengumuman Hasil Survei