SuaraJatim.id - Badai Covid-19 kembali menerjang China. Gelombang kasus di wilayah barat daya daratan China itu menjadi perhatian besar karena daerah-daerah lain sudah bersih.
Sebanyak 502 kasus baru ditemukan di Tibet pada Sabtu (13/08/2022) sehingga totalnya menjadi 678 kasus. Akibat dari meningkatnya kasus Covid tersebut, pemerintah China menghukum sejumlah pejabat.
Sejumlah pejabat di Daerah Otonomi Xizang atau Tibet dan Provinsi Hainan, China, dicopot dan ditahan atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas sehingga muncul gelombang baru kasus COVID-19.
Hingga Selasa tercatat delapan pejabat, termasuk dari jajaran Komisi Kesehatan dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular Tibet yang dicopot.
Kasus COVID-19 di Tibet merupakan peristiwa terburuk karena sebelumnya hanya mendapatkan satu kasus sejak 2020, itu pun berasal dari penduduk setempat yang baru melakukan perjalanan dari Wuhan, Provinsi Hubei.
Akibat gelombang baru, saat ini sejumlah kegiatan di Tibet ditunda.
"Kemungkinan besar kegiatan baru bisa dilaksanakan pada September mendatang," kata staf Kantor Informasi Dewan Negara China (SCIO) mengabarkan kepada ANTARA Beijing mengenai pembatalan penyelenggaraan Forum Pembangunan Tibet yang digelar di Kota Lhasa pada 18-24 Agustus 2022.
Demikian halnya dengan Forum Bisnis yang rencananya digelar pada 14-20 Agustus di ibu kota Tibet itu juga batal.
Sementara itu, enam pejabat di Pulau Hainan di wilayah selatan China dikenai sanksi administrasi seiring dengan ditemukannya 7.736 kasus positif COVID-19 dalam dua pekan sejak 1 Agustus.
Baca Juga: Gagal Kendalikan Kasus Covid-19, Sejumlah Pejabat di Hainan dan Tibet Dicopot
Dua pejabat di Kota Danzhou, Hainan, ditahan di sel kepolisian setempat karena kedapatan bemain poker dan judi saat masyarakat setempat sedang membutuhkan bantuan akibat serangan gelombang pandemi.
Tiga staf Distrik Qiongshan, Kota Haikou, dikenai hukuman karena meninggalkan tugasnya lebih dini pada saat tanggap darurat COVID-19.
Wakil Kepala Komisi Kesehatan Kota Sanya, Lin Hui menghadapi tim investigasi komisi disiplin karena kelalaiannya dalam mengatur saluran telepon hotline COVID-19.
Seorang operator telepon dipecat karena kedapatan menelepon seseorang hingga 90 menit, padahal telepon hotline tersebut seharusnya untuk memberikan pelayanan kesehatan mental warga terdampak COVID-19.
Sanya, kota wisata di Pulau Hainan, terkena dampak paling parah gelombang terbaru COVID-19 yang bertepatan dengan liburan musim panas itu.
Hampir 10.000 wisatawan yang telantar di Sanya akhirnya berhasil dipulangkan ke daerah masing-masing di China selama 9-13 Agustus. ANTARA
Berita Terkait
-
Gagal Kendalikan Kasus Covid-19, Sejumlah Pejabat di Hainan dan Tibet Dicopot
-
Muncul Gelombang Baru COVID-19, Sejumlah Pejabat di Tibet Dicopot dan Ditahan
-
Dihantam Badai Mulan, Operasional Kereta Api dan Feri di Pulau Hainan China Ditangguhkan
-
Puncak Liburan Musim Panas, Omicron Kembali Ditemukan di Tibet dan Xinjiang
-
China Kembali Lockdown, 80 Ribu Turis Kini Terjebak di Sanya
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Blitar Jadi Sasaran? Modus Galang Donasi Ilegal WNA Pakistan Terulang Lagi, Berujung Deportasi
-
Gubernur Khofifah Dikunjungi 14 Dubes RI: Perkuat Diplomasi Ekonomi, Program Gerbang Baru Nusantara
-
DPRD Jatim Godok Revisi Kode Etik, Sesuaikan dengan Perkembangan Zaman
-
DPRD Jatim Desak Pemerataan Anggaran BPOPP: Sekolah Swasta Juga Mitra Negara
-
Gubernur Khofifah Optimistis FESYAR 2025 Mampu Akselerasi Ekonomi Syariah di Jawa Timur