PBB Meminta Militer Myanmar Setop Kekerasan dan Semua Tahanan Politik Dibebaskan

Berbicara pada konferensi pers reguler, juru bicara Zaw Min Tun menampik langkah ASEAN itu. "Jika kursi yang mewakili suatu negara kosong, maka itu tidak boleh dicap sebagai KTT ASEAN," kata Zaw Min Tun.

"Apa yang mereka inginkan adalah agar kita bertemu dan berbicara dengan para teroris," katanya, menggunakan label para jenderal untuk gerakan pro-demokrasi yang telah mengangkat senjata melawan militer.

Dalam pertemuan dengan Heyzer, menteri luar negeri yang ditunjuk militer meminta badan dunia untuk secara konstruktif dan pragmatis meninjau pendekatannya dalam kerjasama dengan Myanmar.

Sosiolog Singapura Heyzer ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tahun lalu, menggantikan diplomat Swiss Christine Schraner Burgener yang dilarang mengunjungi Myanmar.

Schraner Burgener telah menyerukan PBB untuk mengambil "langkah-langkah yang sangat kuat" terhadap militer dan menjadi sasaran serangan reguler di media yang didukung pemerintah Myanmar.

Televisi MRTV yang dikelola pemerintah melaporkan kunjungan Heyzer, menyebutkan utusan itu dan Min Aung Hlaing bertukar pandangan tentang mempromosikan kepercayaan dan kerja sama antara Myanmar dan PBB. Itu tidak memberikan rincian tentang pembicaraan, yang berlangsung di ibu kota Myanmar, Naypyidaw.

Heyzer menekankan dalam pernyataannya saat dia meninggalkan Myanmar bahwa “keterlibatan PBB sama sekali tidak memberikan legitimasi” pada administrasi militer.

"Rakyat Myanmar memiliki hak atas demokrasi dan penentuan nasib sendiri yang bebas dari ketakutan dan keinginan, yang hanya akan mungkin terjadi dengan niat baik dan upaya semua pemangku kepentingan dalam proses yang inklusif," tegas utusan PBB, Noeleen Heyzer.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Pindahkan Aung San Suu Kyi ke Penjara