SuaraJatim.id - Gelombang penolakan atau protes kenaikan harga BBM bersubsidi terus terjadi di sejumlah daerah. Terkini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya akan melakukan aksi demonstrasi pada Senin (12/9/2022).
Rencananya, massa GMNI akan berunjuk rasa di DPRD Jawa Timur (Jatim) dan Kantor Gubernur Jatim.
Koordinator lapangan (Korlap), Ade Eka Rizkyanto mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan menaikkan harga BBM tersebut.
“GMNI Surabaya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karenanya pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut,” ujarnya mengutip dari beritajatim.com jejaring Suara.com, Minggu (11/9/2022).
Alokasi APBN untuk BBM bersubsidi, lanjut dia, tidak tepat sasaran. Sebab, sebagian besar penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat yang tergolong mampu.
Ia menambahkan, agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, maka perlu adanya regulasi yang tegas untuk melarang mobil pribadi menerima BBM bersubsidi.
“Mobil pribadi tidak boleh lagi menerima BBM bersubsidi. Jumlah subidinya besar, dan jatuhnya kepada masyarakat yang mestinya mampu membeli BBM non subsidi,” ujar Ade.
Selain itu, GMNI Surabaya meminta agar pemerintah membangun transportasi umum terintegrasi di tiap daerah di Indonesia. Dia menilai sejauh ini sedikit daerah yang bisa menikmati transportasi umum terintegras.
“Transportasi umum terintegrasi akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Berkurangnya pemakaian kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM,” urainya.
Baca Juga: Mendag Jamin Harga Bahan Pokok Stabil usai Kenaikan BBM, Ini Rinciannya
Oleh karenanya, GMNI Surabaya memutuskan untuk melakukan demonstrasi dengan memyampaikan lima tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dengan melakukan pelarangan mobil pribadi mendapatkan BBM bersubsidi. Lalu, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi My Pertamina. Kemudian, meminta pemerintah mengoptimalkan peran BPH Migas dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dari hulu ke hilir.
“Kelima, meminta pemerintah untuk membangunan sarana transportasi umum terintegrasi untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Viral! Surat Pesantren Gontor yang Dinilai Kontroversi
-
Efek Kenaikan Tarif Ojol: Inflasi Naik, PDB Berkurang dan Warga Miskin Makin Banyak
-
Harga BBM Naik, Mendag Zulkifli Hasan Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil
-
Mendag Jamin Harga Bahan Pokok Stabil usai Kenaikan BBM, Ini Rinciannya
-
Tarif Ojol Naik, Pengguna Pilih Gunakan Sepeda Motor Pribadi Agar Lebih Hemat
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Jaga Rekening Nasabah Tetap Aman, BRI Terus Perkuat Sistem Perlindungan
-
Khofifah Sambut 152 Siswa ADEM Papua di Jatim, Tegaskan Komitmen Cetak SDM Unggul
-
Diduga Masih Hidup, Keluarga Putuskan Hentikan Pencarian NS yang Hilang di Sungai Brantas
-
Pemprov Jatim Raih Penghargaan IDEAS 2026 atas Kinerja Komunikasi DEI dan ESG Terbaik
-
Si Brilian dari Magetan: Kisah Sapi Bermata Tiga yang Menolak Ditawar Harga Selangit