SuaraJatim.id - Gelombang penolakan atau protes kenaikan harga BBM bersubsidi terus terjadi di sejumlah daerah. Terkini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya akan melakukan aksi demonstrasi pada Senin (12/9/2022).
Rencananya, massa GMNI akan berunjuk rasa di DPRD Jawa Timur (Jatim) dan Kantor Gubernur Jatim.
Koordinator lapangan (Korlap), Ade Eka Rizkyanto mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan menaikkan harga BBM tersebut.
“GMNI Surabaya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karenanya pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut,” ujarnya mengutip dari beritajatim.com jejaring Suara.com, Minggu (11/9/2022).
Alokasi APBN untuk BBM bersubsidi, lanjut dia, tidak tepat sasaran. Sebab, sebagian besar penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat yang tergolong mampu.
Ia menambahkan, agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, maka perlu adanya regulasi yang tegas untuk melarang mobil pribadi menerima BBM bersubsidi.
“Mobil pribadi tidak boleh lagi menerima BBM bersubsidi. Jumlah subidinya besar, dan jatuhnya kepada masyarakat yang mestinya mampu membeli BBM non subsidi,” ujar Ade.
Selain itu, GMNI Surabaya meminta agar pemerintah membangun transportasi umum terintegrasi di tiap daerah di Indonesia. Dia menilai sejauh ini sedikit daerah yang bisa menikmati transportasi umum terintegras.
“Transportasi umum terintegrasi akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Berkurangnya pemakaian kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM,” urainya.
Baca Juga: Mendag Jamin Harga Bahan Pokok Stabil usai Kenaikan BBM, Ini Rinciannya
Oleh karenanya, GMNI Surabaya memutuskan untuk melakukan demonstrasi dengan memyampaikan lima tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dengan melakukan pelarangan mobil pribadi mendapatkan BBM bersubsidi. Lalu, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi My Pertamina. Kemudian, meminta pemerintah mengoptimalkan peran BPH Migas dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dari hulu ke hilir.
“Kelima, meminta pemerintah untuk membangunan sarana transportasi umum terintegrasi untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Viral! Surat Pesantren Gontor yang Dinilai Kontroversi
-
Efek Kenaikan Tarif Ojol: Inflasi Naik, PDB Berkurang dan Warga Miskin Makin Banyak
-
Harga BBM Naik, Mendag Zulkifli Hasan Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil
-
Mendag Jamin Harga Bahan Pokok Stabil usai Kenaikan BBM, Ini Rinciannya
-
Tarif Ojol Naik, Pengguna Pilih Gunakan Sepeda Motor Pribadi Agar Lebih Hemat
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
Gempa Bumi M 4,6 di Selatan Lumajang, Getaran Dirasakan di Empat Wilayah Jawa Timur
-
36 Kali Karhutla Landa Magetan Selama September, 52 Hektare Lahan dan Hutan Terdampak
-
Duh! Pipa PDAM Putus Terdampak Proyek Jembatan, Warga Surabaya Antre Air Bersih
-
MotoGP Mandalika 2026, BRI Dorong Transaksi Digital hingga Bisnis UMKM
-
Gubernur Khofifah Sampaikan Keberhasilan Nawa Bhakti Satya Saat Pimpin Upacara Hari Jadi ke-81Jatim