SuaraJatim.id - Gelombang penolakan atau protes kenaikan harga BBM bersubsidi terus terjadi di sejumlah daerah. Terkini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya akan melakukan aksi demonstrasi pada Senin (12/9/2022).
Rencananya, massa GMNI akan berunjuk rasa di DPRD Jawa Timur (Jatim) dan Kantor Gubernur Jatim.
Koordinator lapangan (Korlap), Ade Eka Rizkyanto mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan menaikkan harga BBM tersebut.
“GMNI Surabaya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karenanya pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut,” ujarnya mengutip dari beritajatim.com jejaring Suara.com, Minggu (11/9/2022).
Alokasi APBN untuk BBM bersubsidi, lanjut dia, tidak tepat sasaran. Sebab, sebagian besar penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat yang tergolong mampu.
Ia menambahkan, agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, maka perlu adanya regulasi yang tegas untuk melarang mobil pribadi menerima BBM bersubsidi.
“Mobil pribadi tidak boleh lagi menerima BBM bersubsidi. Jumlah subidinya besar, dan jatuhnya kepada masyarakat yang mestinya mampu membeli BBM non subsidi,” ujar Ade.
Selain itu, GMNI Surabaya meminta agar pemerintah membangun transportasi umum terintegrasi di tiap daerah di Indonesia. Dia menilai sejauh ini sedikit daerah yang bisa menikmati transportasi umum terintegras.
“Transportasi umum terintegrasi akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Berkurangnya pemakaian kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM,” urainya.
Baca Juga: Mendag Jamin Harga Bahan Pokok Stabil usai Kenaikan BBM, Ini Rinciannya
Oleh karenanya, GMNI Surabaya memutuskan untuk melakukan demonstrasi dengan memyampaikan lima tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dengan melakukan pelarangan mobil pribadi mendapatkan BBM bersubsidi. Lalu, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi My Pertamina. Kemudian, meminta pemerintah mengoptimalkan peran BPH Migas dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dari hulu ke hilir.
“Kelima, meminta pemerintah untuk membangunan sarana transportasi umum terintegrasi untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Viral! Surat Pesantren Gontor yang Dinilai Kontroversi
-
Efek Kenaikan Tarif Ojol: Inflasi Naik, PDB Berkurang dan Warga Miskin Makin Banyak
-
Harga BBM Naik, Mendag Zulkifli Hasan Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil
-
Mendag Jamin Harga Bahan Pokok Stabil usai Kenaikan BBM, Ini Rinciannya
-
Tarif Ojol Naik, Pengguna Pilih Gunakan Sepeda Motor Pribadi Agar Lebih Hemat
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Kronologi Anak Terjepit Teralis Bangku di RSUD Jombang, Damkar Turun Tangan
-
Warga Keluhkan Parkir Liar di Tulungagung, Dipungut Rp 5 Ribu di Depan Hotel
-
Miris! Lansia Tokoh Masyarakat Cabuli Anak di Surabaya, Korban Diancam dan Diiming-imingi Jajan
-
Pacitan Diguncang 1.135 Gempa Sepanjang 2025, BPBD Ingatkan Kesiapsiagaan Warga
-
Kasus Napi Aniaya Napi di Lapas Blitar Berujung Maut, Korban Tewas Kritis dan Stroke Otak